Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Silang pendapat antar menteri di ruang publik sebagai tanda kecil mereka tidak menghargai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin.

"Para Menteri itu tidak menghargai Presiden sebagai boss mereka," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Pengamat kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri sultan Ageng Tirtayasa Banten kepada Tribun, Rabu (2/3/2016).

Bahkan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah melihat silang pendapat di ruang publik oleh para Menteri, sebenarnya adalah penghinaan terhadap Presiden.

Selain itu kegaduhan saling silang pendapat itu telah menyebabkan kepercayaan investor menurun.

Karena tidak ada kepastian dalam kebijakan Pemerintah.

Kasus batalnya perusahaan Jepang menangani pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan sebuah contoh yang akhirnya proyek tersebut dikerjakan Cina.

Silang pendapat pun terjadi dalam persoalan Blok Masela.

Ada juga beberapa kasus silang pendapat kecil seperti saling sindir Seskab Pramono Anung dengan Menteri Desa Marwan Jafar.

Melihat fakta seprti itu, dikatakan Dahnil kegaduhan yang adda saat ini bukan berasal dari luar pemerintah tetapi justru kegaduhan datang berasal dari internal pemerintah.

"Investor butuh kepastian. Maka kegaduhan seperti itu menghilangkan kepercayaan investor," katanya.

Untuk itu, seharusnya Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet.

Orang yang duduk di kabinet oharus dipastikan mereka-mereka yang betul-betul ingin bekerja membantu Jokowi,

"Bukan justru lebih patuh kepada Partai asal mereka atau tuan lainnya. Tuan mereka harus lah Presiden," katanya.

Diberitakan, Jokowi akan memanggil beberapa menterinya yang dianggap mengganggu kinerja lantaran saling silang pendapat di depan publik.

Nereka akan dimintai penjelasan masing atas persoalan yang kini menjadi pembicaraan masyarakat.

"Tidak hanya dua menteri tapi beberapa menteri yang juga silang pendapat. Ini tidak etis ya, tidak eloklah," kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi di kompleks Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).

Johan menegaskan kembali, Presiden Jokowi mengangap silang pendapat diantar menteri cukup menganggu pemerintahan.

"Saya kira dalam kacamata Presiden itu menganggu. Jangan silang pendapat di ranah publik lalu kemudian ada dampak terhadap kinerja kabinet secara kesleuruhan. Di mata publik, ini tidak baik," kata Johan.

Johan memastikan, Presiden akan melakukan evaluasi terkait kinerja menteri.

"Evaluasi dalam bentuk apa saya kira hanya Presiden. Yang pasti akan ada evaluasi," ucap Johan Budi.