Bintang: ARB Penentu Munaslub Golkar Batal atau Lanjut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar terancam batal. Pasalnya, hingga saat ini belum diputuskan kapan dan dimana pelaksanaan Munas. Padahal sejak awal rencananya Munas digelar akhir Maret atau awal April 2016.

Sampai saat ini, panitia Munas Golkar juga belum terbentuk.

Ketua Steering comitee (SC) Munas masih jadi perdebatan, apakah Nurdin Halid atau Hajriyanto Y Thohari.

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai Golkar Leo Nababan positif thingking kalau Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) akan menepati janjinya menyelenggarakan Munas 2016.

"Sejak dulu saya tidak percara penyelesaian partai Golkar lewat hukum saja, tapi melalui pendekatan politik dan pendekatan pribadi-pribadi juga. Karena etika moralitas di atas segalanya bukan hukum,” tegas Leo dalam siaran persnya ke Tribunnews.com, Jumat (4/4/2016).

Leo mengatakan bila bulan April 2016 DPP Partai Golkar tidak menyelenggarakan Munas, jangan salahkan akan banyak kader yang hengkang karena sikap politik pemimpinnya yang tidak menjalankan janjinya.

"Jika Munas tidak dilakukan atau kisruh ini tidak selesai kader tidak akan ikut (Partai Golkar) lagi. Apalagi perlu diingat SK Munas Riau itu sementara dan SK Munas Bali sampai sekarang pun belum keluar maka misa diartikan 2017 Golkar bubar jalan,” paparnya.

Terpisah, politisi senior Golkar Zainal Bintang mengatakan keputusan Mahkamah Agung (MA) soal Golkar tertanggal 29 Februari 2016 telah menjadi anti klimaks upaya islah atau rekonsoliasi racikan pemerintah.

“Langkah islah tersendat dengan sendirinya. Bagaimanapun juga ARB akan mati-matian berpijak diatas hasil Munas Bali yang menjadi landasan langkah penyeleseian Golkar ke depan. Tidak ada yang lain,” tegas Bintang.

Dikatakan, dengan menggunakan bendera Golkar hasil Munas Bali, kubu ARB menjadi perkasa dan penentu tunggal langkah Golkar ke depan.

“Apakah mau Munas, atau Munaslub atau bertahan sampai tahun 2019, sepenuhnya menjadi domain (hak penuh) DPD I Golkar Provinsi seluruh Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai loyalis ARB,” kata Bintang yang juga Ketua Kordinator “Eksponen Ormas Tri Karya Golkar” ini.

Dikatakan dnamika internal Partai Golkar yang sangat “liar” dalam setahun ini, membuat pemerintah pontang-panting.

Ujung–ujungnya putusan MA (Mahkamah Agung) akhirnya tabrakan dengan kebijakan Menkumham.

“Terus terang, upaya pemerintah menyingkirkan ARB (Aburizal Bakrie) sebagai Ketua Umum Golkar sangat kentara terbaca oleh publik," kata Bintang yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR.

Dosa besar ARB di mata pemerintah, menurut dia, karena menjadi pimpinan kelompok oposisi yang sangat agresif terhadap pemerintahan Jokowi.

ARB adalah ketua KMP (Koalisi Merah Putih) bersama Prabowo Subianto yang secara terang – terangan mengambil posisi berhadap-hadapan dengan pemerintah Jokowi yang disokong oleh KIH (Kosalisi Indonesia Hebat) yang dimotori PDIP.

“Masuk akal jika pemerintah Jokowi terpaksa menggunakan berbagai cara untuk menggerus kekuatan KMP yang sangat dominan di DPR RI,” ujar Bintang seraya menambahkan lahirnya Munas Golkar di Ancol sulit dibantah menandai dimulainya campur tangan pemerintah untuk menekan laju Golkar yang menjadi motor KMP.

Melalui berbagai rekayasa di pengadilan, yang memberi perkuatan posisi Munas Ancol dibawah pimpinan AL (Agung Laksono), ditambah manuver JK yang berzig-zag politik, membuat ARB merasa perlu untuk “memperlambat” laju Partai Golkar, yang berujung pada lahirnya kesepakatan islah menuju gerbang rekonsoliasi.

“Tetapi menurut saya, manuver ARB yang menyatakan bersedia islah yakni sepakat rekonsiliasi dan setuju Munaslub, itu sekedar buying time (mengulur ulur waktu),” kata Bintang lagi dengan menunjuk fakta, pada tertunda – tundanya beberapa rapat harian dan pleno pembentukan Panitia Munas bulan April 2016, yang dilandasi “hadiah” perpanjangan hasil Munas Riau (2009) oleh Menkumham, dengan alasan ARB berhalangan karena kurang sehat dan atau sedang keluar kota.