Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Kerja Free Trade Zone (FTZ) akan mencari formula terbaik untuk merealisasikan pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam agar dapat bermanfaat untuk bangsa.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ), Muhammad Farid Al Fauzi ‎mengatakan pihaknya terus melakukan pembahasan terkait persoalan pengelolaan BP Batam.

"Kami akan membahas masalah ini dengan seksama dan mencari formula agar keberadaan BP Batam maksimum bagi bangsa," kata Farid di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Farid menuturkan, menjadi aneh jika BP Batam tidak dikelola pemerintah pusat, pasalnya anggaran disahkan pusat tetapi pengelolaan di bawah gubernur.

"Ini tidak sinkron kan sebenarnya. Kawasan khusus oleh pusat bukan oleh otonomi daerah (Otda). Contohnya, Batam itu mengembangkan visi misi di Jakarta," tuturnya.

Masih kata Farid, dalam pembahasan Panja FTZ selama ini, BP Batam sudah diasumsikan berada di bawah pemerintah pusat.

"Nanti lebih dalam dikaji di Panja, karena posisi sekarang tidak sinkron kan BP Batam dikelola Gubernur tapi penentuan kebijakan visi dan misinya disusun di Jakarta," ujarnya.

‎Sementara itu, anggota Komisi VI DPR dari FPKS, Refrizal berpandangan, dengan misi bersaing dengan Singapura, sudah seharusnya BP Batam di bawah koordinasi pemerintah pusat melalui Presiden.

"Harus dicari cara agar ‘roh’ seperti maksud Presiden BJ Habibie waktu mendirikan BP Batam, hidup kembali," ujar Refrizal.

Selama ini Refrizal menilai sering terjadi konflik kepentingan di Batam.

Konflik tersebut menurutnya yang harus diakhiri melalui pengelolaan langsung oleh pusat.

"Sempat dikelola Gubernur Kepulauan Riau, distribusi jadi lahan kacau, pejabat daerah campur tangan," katanya menyesalkan.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli pun turut berkomentar mengenai pengelolaan BP Batam.

Dirinya menilai dengan pengelolaan BP Batam di bawah pusat maka pengembangan Batam akan lebih cepat, karena dalam semua hal bisa langsung berkoordinasi dengan Jakarta.‎

"Kesimpulan kami, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BP Batam harus di bawah pusat. Bahasan selanjutnya, supaya lebih mantap, seperti apa," kata Melani.