TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar (PG) Airlangga Hartato (AH) mengharapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) segera dilakukan. Munas tidak terus ditunda tanpa kepastian.

"Kami harapkan sebelum bulan puasa (Juni, Red). Kalau sesudah bulan puasa, repot bagi Golkar," kata Ketua Tim Sukses Airlangga, Melchias Marcus Mekeng, di Jakarta, Sabtu (12/3/2016).

Ia menjelaskan pelaksanaan sebelum puasa dilakukan karena mulai Juni, tahapan pilkada serentak untuk 2017 sudah dimulai. Jika Munas baru dilakukan sesudah bulan puasa, apalagi menunggu bulan Juli, maka Golkar bisa tidak ikut pilkada karena tahapan pilkada sudah dimulai.

Di sisi lain, Golkar tidak bisa melakukan konsolidasi untuk persiapan pilkada karena Munasnya sangat dekat dengan pelaksanaan pilkada. Kondisi itu menyebabkan kader tidak maksimal menyiapkan pilkada. Akibatnya akan banyak yang gagal meraih kemenangan. Alasan lainnya adalah pelaksanaan Munas bisa mengganggu kekhusukan kader partai yang menjalankan ibadah puasa.

"Kita kan mau puasa dan Lebaran dengan tenang, damai dan santai. Semua orang bebas dan lepas menjalankan puasa. Kalau masih mikir soal Munas, kan tidak enak. Masa suasana Lebaran masih mikirin pertarungan," ujar anggota Komisi VII DPR ini.

Kubu Airlangga mengingatkan mengenai adanya kesepakatan antara Aburizal Bakrie (ARB), Agung Laksono (AL) dan Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu. Kesepakatan itu menyebutkan Munas digelar 27 Mei mendatang.

"Kami pegang kesepakatan itu. Sampai hari ini, kami kami belum mendapatkan informasi adanya perubahan. Kami berharap memang tidak ada perubahan," tutur Mekeng.

Kubu AH juga tidak keberatan Nurdin Halid (NH) sebagai Ketua Pengarah (steering committee - SC) Musyawarah Nasional (Munas). Kubu AH tidak melihat ada masalah atau hambatan bagi NH sebagai Ketua SC.

"Kami dukung Pak Nurdin sebagai Ketua SC. Itu sesuai kesepakatan Pak ARB (Aburizal Bakrie) dengan Pak AL (Agung Laksono," jelas Mekeng.

Menurutnya, dalam kesepakatan ARB dengan AL beberapa waktu lalu, dinyatakan panitia Munas memakai sistem silang antara kubu hasil Munas Bali atau kubu ARB dengan kubu hasil Munas Ancol atau kubu AL. Berdasarkan kesepakatan itu, Ketua Penyelenggara Munas adalah Theo L Sambuaga. Adapun NH dipilih sebagai Ketua SC dan Agun Gunanjar (kubu AL) sebagai Wakil.

Sementara untuk Ketua Pelaksana (Organization Committee - OC) dipimpin Zainuddin Amali (kubu AL) dan wakilnya Erwin Aksa (kubu ARB).
Kubu AH, lanjut Mekeng, patuh pada kesepakatan yang ada. Kesepakatan itu sudah menjadi jalan tengah atas konflik yang terjadi lebih dari satu tahun terakhir.

Saat ditanya bagaimana kalau NH membuat skenario sehingga Munas tidak berjalan demokratis, Mekeng mengemukakan panitia Munas tidak hanya NH seorang diri. Panitia melibatkan banyak orang. Apalagi, panitia sudah menggunakan sistem silang. Dengan model itu, kubu AH yakin NH tidak bisa buat skenario dan intimidasi seperti pada Munas Bali.

"Munas nanti adalah koreksi dari Munas sebelumnya yang dipersoalkan. Kami yakin pak Nurdin tidak mau dipersoalkan lagi. Maka kami dukung beliau sebagai Ketua SC," tegas Mekeng.