Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pejabat Malas Laporkan LHKPN, KPK Ajukan PP Berisi 3 Sanksi Tegas

Sanksi tersebut antara lain pemotongan gaji, menunda kenaikan pangkat

Pejabat Malas Laporkan LHKPN, KPK Ajukan PP Berisi 3 Sanksi Tegas
TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA
Gedung KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyusun naskah akademik untuk mengajukan pembuatan Peraturan Pemerintah mengenai  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dalam naskah akademik tersebut, nantinya PP akan memiliki sanksi administrasi yang tegas kepada pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN.

Sanksi tersebut antara lain pemotongan gaji, menunda kenaikan pangkat, dan syarat wajib untuk promosi jabatan.
 
"Sekarang kita dorong nih, ada PP yang mengatur sanksi administratif secara jelas. Sekarang nih ada kementerian yang niatnya baik, setiap pejabat yang mau promosi harus melampirkan LHKPN, tapi ada juga yang masih cuek saja. Makanya itu perlu kita buat PP," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, di kantornya, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Menurut Pahala, sanksi administrasi itu diberikan mengingat dalam undang-undang, tidak ada sanksi pidana apabila pejabat negara tidak melaporkan.

Selain pemberian sanksi administratif tersebut, KPK juga menyiapkan format baru untuk pelaporan LHKPN

Jika sebelumnya setiap kali mendapat promosi atau jabatan harus melaporkan LHKPN kini KPK menyingkatnya hanya sebagai pembaruan.

Dalam setahun, pejabat tersebut hanya sekali melaporkan LHKPN. Sesudahnya, dia cukup memperbaruinya saja.

"Nanti kita usulin setahun sekali saja seperti SPT (Surat Pemberitahuan) saja. Format kita buat gampang. Form A dan Form B. Form A pertama kali ngisi, Form B yang pernah ngisi. Kita gabung aja lah biar mudah," kata dia.

Jika ternyata dalam tidak ada perubahan jumlah harta kekayaan, pejabat tersebut cukup menyebutkan tidak ada perubahan.

Penyederhanaan pelaporan tersebut, kata Pahala, untuk menjawab banyaknya pejabat negara yang mengeluh sulit mengisi LHKPN.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas