TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seniman sekaligus aktivis, Ratna Sarumpaet, mengatakan bahwa sah saja jika ada sekelompok seniman atau artis yang memiliki sikap politik mendukung pemerintah.

Namun, mereka juga harus siap menjadi pengkritik apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah jauh dari kepentingan rakyat.

Ratna memberikan kritiknya terhadap grup band Slank yang ia nilai terlalu membabi-buta mendukung Pemerintah Joko Widodo.

Padahal selama ini Jokowi dinilai gagal menerapkan kebijakan yang pro rakyat.

Buktinya, menurut Ratna, banyak sumber daya alam Indonesia yang dikuasai oleh asing.

"Saya sedih jika pemerintahan ini gagal, tapi masih ada artis yang nongkrong di situ. Saya bingung. Slank jangan ikut-ikutan jadi neoliberalis lah," ujar Ratna usai menghadiri diskusi bertajuk "Perlukah Artis dan Seniman Berpolitik?" di Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Lebih lanjut Ratna menegaskan, seniman bukannya tidak boleh memihak.

Namun, ketika pemerintah melakukan kesalahan, seniman harus mengkritik.

Ia menceritakan bahwa ia juga pernah berada di jajaran pemerintahan ketika diminta Ali Sadikin menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta.

"Saya tidak selalu berseberangan dengan pemerintah. Tapi saya butuh dari jawaban Slank. Ketika pemerintah Jokowi melakukan kesalahan kenapa mereka tidak mengkritik," ucapnya.

Ratna mengatakan, seniman harus bisa menempatkan diri di tempat yang tepat dan harus selalu berpihak pada masyarakat.

"Saya harap ini bisa disampaikan pada Slank," kata Ratna.

Selama Pemilihan Presiden 2014, Slank memang dikenal mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Usai Pilpres, Slank tetap aktif menyuarakan aspirasi politik dan menyuarakan tuntutan ke Presiden Jokowi.

Salah satunya saat Slank manggung di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menentang Revisi UU KPK.

Penulis : Kristian Erdianto