TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengatakan, pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB), perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik secara politis, teknis dan operasional.

Hal ini sudang dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mencanangkan Kampung KB pada Januari lalu di Cirebon.

Selain itu menurutnya, Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memperkuat komitmen pada program Kampung KB dengan melakukan pencanangan Kampung KB Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali beberapa waktu lalu.

"Membangun komitmen untuk menjadikan Kampung KB sebagai program yang menjadi urusan bersama antarinstansi, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat konsisten dan berkesinambungan," kata Chandra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/3/2016).

Lebih lanjut dijelaskan dukungan dan komitmen bupati/wali kota, Kepala SKPD KB, camat, kepala desa/lurah, BPD, LPMD, LPMK, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tim penggerak PKK, kader dan bidang desa, merupakan modal utama proses pembentukan, operasional kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan kegiatan kampung KB.

Kampung KB menjadi inovasi strategis untuk dapat
mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh di lini lapangan.

Surya berharap, Kampung KB sebagai model miniature pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah.

Kampung KB merupakan upaya penguatan Program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam
memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB.

"Sehingga dengan demikian bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas," kata Surya.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.