TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru, yakni Laksamana Muda TNI Arie Soedewo Rabu dan Kepala BNPT Tito Karnivan di istana Rabu (16/3/2016), dua hari lalu.

Presiden Jokowi kemudian secara khusus meminta kepada Laksamana Muda TNI Arie Soedewo untuk memerangi penyeludupan dan meminta Bakamla untuk membuat langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan untuk memerangi aksi penyeludupan tersebut.

Kepala Bakamla yang baru Arie Soedewo mengungkapkan kesiapannya menindaklanjuti perintah Presiden ini.

Dengan menyusun dan menyiapkan strategi dalam upaya pemberantasan penyelundupan dengan langkah-langkah 'menyengat' terhadap siapapun yang membekingi penyelundupan dan illegal fishing.

"Saya menyiapkan diri menjadi "buldozer"nya bapak Presiden dan Bu Susi di laut terhadap praktik-praktik penyeludupan barang, baik produk-produk pertanian, barang industri, daging, barang elektronika,"ujar Arie di Jakarta (Jumat, 18/3)‎

"Juga hal yang berkaitan illegal fishing (pencurian ikan) juga masalah penyeludupan narkoba yang sudah diamanatkan presiden dalam ratas kabinet kemarin," tambahnya.

Ia menegaskan, diperlukan komitmen dan sinergisitas bersama stakeholder terkait seperti Angkatan Laut, Polairud, Bea Cukai dll untuk mewujudkan perintah Jokowi tersebut.

Bakamla sebagai lembaga dibawah Presiden akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Bakamla, reformasi birokrasi serta penerapan good governance untuk menentukan langkah-langkah efisien dan efektif.

"Laut kita luas sekali 3 juta kilometer persegi tapi armada patroli kita terbatas, maka untuk mengawasinya diperlukan teknologi dan peralatan yang canggih untuk memantau wilayah perairan dari Sabang hingga Merauke," paparnya.

"Teknologi radar dan surveilance selama 24 jam yang terkoneksi dengan stakeholder lain salah satu solusinya sehingga lalu lintas dan pergerakan kapal yang tidak wajar bisa segera dideteksi dan tindakan hukum bisa dilakukan oleh kami bersama AL ,Kepolisian dan Bea Cukai," katanya lagi.

Arie mengingatkan, akan adanya potensi pendapatan yang hilang dari laut ratusan triliun baik illegal fishing dan penyelundupan. Akan tetapi, investasi dalam peningkatan SDM dan teknologi untuk pengawasan di laut sangat minim.

Pola ini sudah dikondisikan sengaja bertahun-tahun agar kemudian dinikmati oleh para mafia dilaut termasuk oknum-oknum aparat yang membekinginya.

"Selama ini anggaran pengawasan laut dibiarkan minim tapi ratusan triliun potensi penerimaan negara menguap. Saya butuh dukungan dan komitmen dari Kementerian Keuangan, Kelautan dan Perikanan, Bappenas serta Komisi 1 DPR untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut kita, "kata mantan Asops Kasal ini.

"Saya ingatkan bagi oknum aparat dilevel pewira maupun jenderal manapun yang selama ini membekingi praktik-praktik haram tersebut untuk tobat . Jika diperlukan saya dorong penegakan hukum agar kapal penyelundupan bernilai miliaran kita tenggelamkan biar jadi efek jera , "ujar Arie

"Saya pasang badan perangi penyelundupan karena saya yakin beking saya Allah SWT dan Presiden Jokowi dalam menjalankan amanat ini. Bismillah, "pungkasnya lagi.