Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah dan Pemangku Kepentingan agar Duduk Bersama

kenaikan iuran BPJS Kesehatan ‎ibarat orang yang tidur memakai sarung

Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah dan Pemangku Kepentingan agar Duduk Bersama
Surya/Monica Felicitas
Seorang ibu peserta BPJS Kesehatan berkonsultasi di meja petugas BPJS Kesehatan di RSUD Dr Soetomo Surabaya, Selasa (15/3/2016). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah dan pemangku kepentingan duduk bersama dalam mengatasi persoalan BPJS Kesehatan yang saat ini menjadi dilema.

‎Ketua Terpilih Pengurus Besar IDI, Daeng M. Faqih mengatakan, dari sisi permintaan bahwa program BPJS Kesehatan sangat‎ luar biasa, tetapi masih terdapat persoalan seperti antrean peserta yang begitu panjang ketika berobat dan kualitas yang belum maksimal.

"Sisi suplays idenya mau engak mau ubah regulasi, tapi dilematis, mau perbarui regulasi dan kecukupan dana tapi itu membebani APBN kalau dibayar oleh pemerintah dan masyarakat kalau dibayar oleh peserta itu sendiri," tutur Daeng, Jakarta, Sabtu (19/3/2016).

Daeng menggambarkan, persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ‎ibarat orang yang tidur memakai sarung, di tarik ke atas sarungnya maka kakinya akan digigit nyamuk tetapi kalau sarungnya di bawah maka kepalanya akan digigit nyamuk.

‎"Jadi dilematis ini bisa diselesaikan kalau berkoordinasi bersama, regulasi mana yang harus diperbaiki, menghitung kecukupan dananya seperti apa," ucap Daeng.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ‎peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah ‎mulai 1 April 2016, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu sendiri diundang-undangkan pada 1 Maret lalu.

Dengan terbitnya Perpres itu, besaran iuran kelas I yang semula Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu.

Iuran kelas II yang semula Rp 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu.

Sedangkan iuran kelas III yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu.

Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas