TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR, Ida Fauziyah, menilai rekrutmen pendamping desa sudah sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan secara profesional.

Karena itu, tidak benar isu yg mengatakan ada upaya mempolitisasi kegiatan rekrutmen pendamping desa oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Saya berharap semua pihak tidak berpikir negatif tentang rekruitmen pendamping desa. Karena perintah partai jelas, agar semua menteri dari PKB bekerja secara profesional dan mengedepankan kepentingan rakyat dan negara," kata Ida Fauziyah kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/3/2016).

Ida secara tegas membantah tudingan adanya politisasi terkait dengan kegiatan rekrutmen pendamping desa.

"Sudah ada aturan mainnya terkait rekrutmen pendamping desa itu. Apalagi rekrutmen pendamping desa adalah amanah dari UU Desa yang kita tahu dilaksanakan sepenuhnya secara transparan oleh Kementerian Desa PDTT," kata Ida.

Menurut Ida, PKB sama sekali tidak ikut campur tangan dengan kegiatan rekrutmen pendamping desa.

"PKB tidak ikut-ikut, apalagi mempolitisasi segala. Jadi, kalau ada tudingan PKB melakukan campur tangan, intervensi dan mempolitisasi kegiatan rekrutmen pendamping desa, itu tidak benar," ujar Ida.

Ida menambahkan adalah hal yang tidak mungkin dan tentu saja tidak elok apabila PKB masuk ke wilayah kerja sebuah kementerian.

"Kami memahami dan menghargai sebuah kebijakan yang dilakukan oleh sebuah kementerian. Partai manapun tidak bisa mengintervensi, campur tangan atau mempolitisasinya," kata Ida.

Selaku Ketua Fraksi PKB DPR, Ida berharap program pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan memberikan hasil maksimal bagi kemajuan desa. Para pendamping bisa bekerja dengan tenang dan bisa melakukan kreasi-kreasi yang dibutuhkan bagi kemajuan desa, tanpa terganggu oleh isu-isu negatif yang justru tidak produktif.

"Terus terang saya khawatir dengan isu-isu yang berkembang justru akan mengganggu konsentrasi kita untuk membangun desa yg sudah lama kita idam-idamkan," tandas anggota Komisi I DPR RI ini.