TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menekankan agar langkah-langkah kongkret dalam percepatan realisasi tol laut, serta mempersingkat dwelling time harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing kompetitif Indonesia.

Presiden mengatakan, pembenahan atas kedua hal tersebut penting dilakukan agar biaya logistik menjadi lebih rendah dan efisien sehingga daya saing dengan negara-negara lain dapat ditingkatkan.

"Saya ingin waktunya bisa ditekan lagi, bisa dipersingkat lagi," ujar Presiden dalam pembukaan rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Presiden menginstruksikan agar dilakukan deregulasi peraturan berupa penyederhanaan prosedur perizinan dan langkah perpercepatan pelayanan kepelabuhanan, sehingga dwelling time bisa diturunkan mulai dari tahap pre clearance, customs clearance dan post clearance.

Presiden menekankan pentingnya sinergi antar Kementerian dan Lembaga, seperti sinergi antara Ditjen Bea Cukai dengan BKPM dalam proses pelayanan customs clearance.

Dengan sistem yang terintegrasi, Presiden mengatakan akan bisa memangkas prosedur dan akhirnya menurunkan dwelling time.

Presiden juga menegaskan akan terus mengecek, mengontrol langsung penurunan dwelling time dari waktu ke waktu.

Terkait tol laut, Presiden menegaskan tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan tol laut adalah mempersatukan Indonesia serta membangun keadilan dan pemerataan antardaerah.

Untuk mencapai target itu, perlu dilakukan evaluasi rute pelayaran agar lebih efisien, peningkatan jumlah dan variasi muatan barang, efisiensi angkutan kargo baik berangkat, serta muatan baliknya, deregulasi di pelabuhan-pelabuhan sehingga bisa memangkas prosedur dan mempersingkat waktu.

Presiden menekankan Indonesia bagian timur harus benar-benar diperhatikan, baik Papua, Maluku maupun NTT. Rakyat ingin melihat ada perubahan-perubahan nyata terkait dengan tol laut.

"Potong rantai perdagangan yang tidak efisien dengan langsung berhubungan dengan produsen barang-barang pokok, dan barang-barang penting lainnya", kata Presiden.

Disamping perlu diperluas dan ditambahkan jangkauan informasi jadwal, rute dan tarif angkutan barang tol laut pada tempat-tempat yang mudah yang diakses oleh masyarakat.