TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung angkat bicara terkait Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin itu.

Pasalnya, hingga kini belum ada kepastian jadwal Munas Golkar digelar.

Menurut Akbar, kesepakatan dalam Rapimnas Golkar yang diperkuat SK Menkumham dapat dijadikan dasar penyelenggaraan Munas.

"Tinggal menentukan saja waktu dan kepanitiannya. Keabsahannya kan sudah diputuskan lewat Rapimnas dan sudah diperkuat Menkum HAM. Menkum HAM sudah memperpanjang, jadi bisa dijadikan dasar untuk diselenggarakan Munas," kata Akbar di JCC, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Mengenai panitia penyelenggara Munas dilakukan pengurus Bali, Akbar menuturkan hal itu memerlukan waktu.

Sebab, kepengurusan itu harus mengakomodasi pihak Ancol.

Kemudian, kepengurusan harus didaftarkan ke Kemenkumhan serta menunggu pengesahan.

"Sebetulnya dari kesepakatan yang awal (Rapimnas) kan bisa dipakai. Rapimnas tiga bulan yang lalu diperkuat oleh Menkum HAM. Itu kan sudah bisa dipakai untuk dasar menyelenggarakan Munas. Itu boleh dikatakan mencerminkan rekonsiliasi karena Ketua Umumnya Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umumnya Agung Laksono," ujarnya.

Dewan Pertimbangan Golkar, kata Akbar, juga telah mengingatkan agar segera dilaksanakan Munas.

Pertimbangannya agar Golkar dapat mempersiapkan Pilkada Serentak yang digelar Februari 2017.

"Secara formal kita sudah mendapatkan keabsahannya yaitu Rapimnas, perpanjangan SK. Kalau ini kita pakai kan kita bisa mempersiapkan waktu yang lebih pasti," tuturnya.

Mantan Ketua DPR itu mengakui para calon ketua umum Golkar juga menunggu jadwal penyelanggaraan Munas. Ia pun tidak mendapatkan informasi soal jadwal tersebut.

"Saya sendiri, ketua dewan pertimbangan tidak mendapatkan info yang lengkap atau informasi yang valid terkait rencana persiapan Munas kita ini. Kita menunggu tapi tidak ada suatu gambaran kapan," katanya.