TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sore ini, Rabu (30/3/2016), Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai rencana melanjutkan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang Bogor Jawa Barat.

Dalam pembukaannya, Presiden Jokowi mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dari aspek hukum, Presiden Jokowi tidak ingin kasus korupsi yang sebelumnya diusut KPK justru menimpa pemerintahan saat ini.

Jokowi pun meminta penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita undang dari BPK dan hadir langsung Pak Ketua BPK dan juga BPKP yang bisa menyampaikan mengenai hasil audit yang lalu, hasil pemeriksaan yang lalu, sehingga apabila nanti memungkinan, kita teruskan," ujar Presiden pada ratas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta.

Presiden juga ingin mendengar penjelasan dari Jaksa Agung HM Prasetyo maupun Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait kelanjutan proyek Hambalang tersebut dari aspek hukumnya.

Selain itu, Presiden meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan hasil laporan terkait aspek teknis kelanjutan pembangunan proyek tersebut.

"Mengenai stabilitas tanah ini perlu, harus dicek ulang kembali dan saya sudah memerintahkan Menteri PU untuk melakukan itu dan saya harapkan bisa dilaporkan untuk pemeriksaan dari sisi aspek teknis," kata Presiden.