TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Candra Surapaty berharap pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik politis, teknis maupun operasional.

"Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diharapkan dapat bersinergi, berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain dengan sektor-sektor pembangunan terkait lainnya dalam mengisi berbagai kegiatan di Kampung KB nantinya. Hal ini demi menjadikan Kampung KB sebagai kampung masyarakat yang sehat dan memiliki produktivitas," kata Surya dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Jumat (1/4/2016).

Menurutnya, hal ini merupakan modal utama proses pembentukan, operasional kegiatan sampai dengan evaluasi dan pelaporan kegiatan kampung KB.

"Kampung KB merupakan inovasi strategis untuk dapat mengimplemantasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB sebagai model miniatur pelaksanaan program KKBPK diharapkan bisa bersinergi dengan berbagai instansi terkait," katanya.

Instansi yang wajib digandeng dalam mendukung pembentukan dan pembinaan Kampung KB antara lain, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil terkait pemenuhan akta kelahiran dan KTP, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang membina keluarga dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Posyandu dan Polres Mojokerto Kota terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Anak yang terkena kasus hukum, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

"Pembinaan kepada generasi muda, terutama dalam program Generasi Berencana (Gen-Re) sangat penting. Katakan No untuk Seks Pra Nikah, Nikah Dini dan Narkoba," ujarnya.

Berdasarkan Susenas 2013, capaian program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Jawa Timur relatif lebih baik dibandingkan tingkat nasional yakni Total Fertility Rate 2,07.

Sementara laju pertumbuhan penduduk 0,76, angka prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR) sebesar 66,5 persen dan unmet need 10,48 persen.

"Namun apabila dicermati data dari masing-masing daerah, masih ada wilayah-wilayah legok yang perlu ditingkatkan lagi penggarapannya seperti di Desa Kedundung Kota Mojokerto dan Desa Lengkong Kabupaten Mojokerto," kata Surya.

Kesertaan ber KB di Desa Kedundung Kota Mojokerto sebanyak 59,55% dengan KB MKJP yang hanya 16,41%, penduduk usia 15-24 tahun sebesar 27,42% hanya berpendidikan SD.
Di Desa Lengkong Kabupaten Mojokerto, Kesertaan ber KB berkisar 58,74% dengan KB MKJP 18,62%. Sebanyak 47,80% penduduk usia 15-24 tahun berpendidikan SD dan jumlah jiwa yang mempunyai akte kelahiran hanya 58,24%, UKP 10,44%.

"Jumlah jiwa yang mempunyai akte kelahiran hanya 54,78% padahal akte kelahiran diperlukan selain untuk tertib administrasi kependudukan juga sebagai prasarat sekolah, pengurusan dokumentasi kependudukan lainnya (pasport dll). Letak Desa Kedundung berada di pinggiran Kota Mojokerto," katanya.

Di Jawa Timur sendiri pencanangan Kampung KB telah dilaksanakan di 12 Kabupaten/Kota dari total 38 Kabupaten/Kota.