TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kecewa dengan ulah Mohamad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Sebab, Sanusi selaku kader Gerindra justru tertangkap tangan dalam operasi suap yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Setiap pertemuan, rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum Gerindra selalu mengingatkan agar kader Gerindra jangan korupsi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, FX Arief Poyuono, kepada Tribunnews di Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Informasi yang dihimpun Sanusi diduga menerima dana suap 'pelicin' rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di Teluk Jakarta.

Suap yang diterima dari perusahaan pengembang dikabarkan mencapai Rp 1 miliar.

Komisi D yang dibidangi Sanusi tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara (RZWP3K) dan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantai Utara Jakarta.

Pembahasan rancangan perda itu masih buntu.

Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menentang keras keinginan anggota DPRD tersebut.

Ahok menolak keinginan DPRD soal penempatan pengolahan sampah di satu pulau khusus.

Sebab, incinerator harus ditempatkan di tiap pulau reklamasi untuk menciptakan kondisi nol sampah.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengamini soal penangkapan anggota DPRD DKI Jakarta pada Kamis (31/3/2016). Namun, ia enggan membeberkan kasusnya.

Yang pasti setelah operasi tangkap tangan dilakukan, KPK menyegel sejumlah ruang DPRD DKI Jakarta. Ruangan yang disegel antara lain ruang pimpinan komisi D, ruang Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik dan ruang kontrol CCTV.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon memastikan Partai Gerindra tidak akan menoleransi kader yang berbuat tercela.

Ia mengemukakan, sejak awal Partai Gerindra mengimbau kader yang duduk di legislatif tidak melanggar konstitusi, Undang-Undang, dan perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana korupsi dan narkoba.

"Jika ada anggota atau kader yang melakukan tindakan tersebut, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab sepenuhnya," kata Fadli Zon.

Menurutnya, Partai Gerindra tetap memegang asas praduga tidak bersalah hingga ada keputusan atau ketetapan hukum terhadap kader yang terlibat.

"Sanksi dan tindakan tegas akan diberikan terhadap anggota/kader yang melakukan perbuatan melawan hukum," ucapnya.

Arief Poyunono menambahkan, Partai Gerindra tidak akan terganggu setelah KPK mencokok Sanusi.

"Yang pasti kalau Sanusi terbukti menjadi tersangka oleh KPK atau tertangkap OTT oleh KPK, kiamat saja untuk Sanusi, dan bukan untuk Gerindra. Karena Gerindra segera memecat Sanusi," ungkapnya seraya mengapresiasi langkah KPK memberantas korupsi di Indonesia.

Sanusi terpilih menjadi anggota legislatif dari daerah pemilihan Jakarta Timur pada pemilihan umum 2014. Adik Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik ini terpilih untuk kali kedua selaku anggota DPRD DKI Jakarta.

Sanusi pun digadang-gadang sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta.

Ia bersaing dengan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn), Sjafrie Sjamsoeddin, anggota Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Uno; anggota DPR Biem Benyami dan Sekretaris Pemprov DKI Saefullah.

Pria berusia 46 tahun itu pernah aktif dalam ormas politik dan kemasyarakatan. Sebelum bergabung dengan Gerindra, Sanusi pernah bersama Partai Kesatuan dan Persatuan. Sanusi pun pernah menjabat Sekretaris PKP Jakarta Utara pada 1997 silam.

Sanusi juga pernah menjadi penasihat Asosiasi Pedagang Tanah Abang. Sedikitnya, 300 pedagang Tasik kaki lima dari wilayah Waduk Melati Tanah Abang ke Mal JACC merupakan binaan Sanusi.

Ia juga membina 200 pedagang buku kaki lima dari Kwitang ke Mal JACC serta pedagang keramik kaki lima Rawasari ke Mal JACC.

Sebelum manjabat anggota legislatif, Sanusi menjabat Direktur Marketing Citicon Mitra Tanah Abang pada 2004-2006.

Sanusi pernah menjadi Direktur Utama Citicon Mitra Bukit Tinggi, Komisaris Citicon Media Land, dan Direktur Utama Bumi Raya Properti. (kompas.com/tribunnews/eri k sinaga/ferdinand waskita/dennis destriawan)