Laporan Wartawan Tribunnews,  Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Ruang Kerja Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi di lantai 10 gedung dewan, tidak luput dari sasaran penggeledahan yang dilakukan oleh ‎penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat tengah malam (1/4/2016).

Sebelumnya, terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi dalam dugaan kasus suap, penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan gedung legislatif Provinsi Jakarta tersebut.

Pantauan Tribunnews, penyidik KPK pimpinan Novel Baswedan  masuk ke ruangan Prasetyo pada pukul 23.20 WIB.

Penyidik langsung masuk ke ruangan yang berada di sisi kiri lantai 10 gedung.

Tidak lebih dari 30 menit enam penyidik KPK kemudian keluar dengan setumpuk dokumen yang diikat dengan tali.

Tampak juga CD bertuliskan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Sama halnya saat keluar dari ruangan Ketua Komisi D Mohamad Sanusi dan Wakil Ketua DPR Mohamad Taufik, tidak banyak berkomentar diutaran penyidik KPK saat keluar dari ruangan Prasetyo.

Mereka yang kebanyakan mengenakan masker dan sarung tangan tersebut langsung masuk ke dalam lift kembali menuju lantai 5, Ruang Kepala Bagian Perundang-undangan Kesekretariatan Dewan.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI, Muhammad Yuliadi yang menemani KPK melakukan penggeledahan mengatakan Prasetyo Edi Marsudi  telah mengetahui perihal penggeledahan.

Meski tidak ada di tempat, politisi PDIP telah diberitahukan sebelum penggeledahan dilakukan di ruangannya.

"Sudah, beliau sudah tahu," ujar Yuliadi.

Begitu tiba pada pukul 20.45 WIB di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, penyidik KPK langsung berpencar.

Pertama yang diincar yakni ruang Bagian Umum dan ruang kontrol kamera pengawas CCTV di lantai 1.

Sementara itu penyidik lainnya menuju ruang pimpinan  DPRD DKI Jakarta di lantai 9.

Penyidik langsung mengunci pintu kaca menuju ruang pimpinan tersebut.

Tampak dari luar dari empat ruang pimpinan, hanya ruangan Muhammad Taufik yang terbuka dan dimasuki peyidik KPK.

‎Sebelumnya, beberapa ruangan di kantor DPRD DKI Jakarta disegel oleh petugas KPK pada Jumat pagi, setelah Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada kamis malam (31/3/2016).

‎Ia diduga menerima sejumlah uang dari pihak  PT Agung Podomoro Land (APL). Berdasarkan dugaan awal Sanusi terjaring OTT ‎pemberian uang kali kedua yang jumlahnya Rp2 miliar.

Uang tersebut diduga terkait suap untuk memuluskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, yang sedang digodok di DPRD DKI Jakarta.

Sanusi sebagai Ketua Komisi D yang membidangi masalah pembangunan memimpin pembahasan rancangan peraturan tersebut.

Pada kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, M Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI serta Trinanda Prihantoro selaku karyawan PT APL.

Sanusi yang diduga sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Ariesman dan Trinanda selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(*)