TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkuaknya suap dari PT Agung Podomoro Land kepada anggota DPRD DKI Jakarta adalah contoh kasus perusahaan-perusahaan yang mengendalikan pemerintahan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan kasus semacam ini banyak terjadi di Indonesia.

"Corporation rules the country banyak terjadi. Perusahaan ngatur-ngatur pemerintah (terkait) RAPBD, Undang-Undang dan lain-lain. Ini harus dihentikan," kata Saut, Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

KPK memang mengatakan suap dari Agung Podomoro tersebut adalah tergolong korupsi besar (grand corrupption).

Wakil Ketua KPK La Ode Muhamad Syarif mengatakan kasus tersebut adalah contoh paripurna dimana korporasi mempengaruhi kebijakan publik.

"Bisa dibayangkan bagaimana kalau semua kebijakan publik dibikin bukan berdasarkan kepentingan rakyat banyak tapi hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang tertentu atau korparasi tertentu, kami berharap hal ini tidak terjadi lagi di Indonesia," kata Syarif.

Lagi pula, kata Syarif, proyek reklamasi sudah banyak diributkan sejak dulu dan diprotes karena dianggap bertentangan terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang Perikanan dan lain-lalin.

"KPK sangat menanggapi kasus ini sangat peniting selama di sini karena ini contoh paripurna tentang bagaimana korporasi mempengaruhi pejabat publik untuk kepentingan yang sempit bukan umum," tukas Syarif.

Sekadar diketahui, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan uang Rp 2 miliar kepada Ketua Komisi D DKI Jakarta M Sanusi. Uang tersebut diberikan dua kali.

Dari hasil penyidikan KPK, uang tersebut sebagai suap keperluan pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta tahun 2015-2035 dan Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis kawasan pantai Jakarta Utara.