TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nasib 10 orang WNI yang disandera milisi Abu Sayyaf di selatan Filipina sangat dicemaskan dan dikhawatirkan oleh keluarga dan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, Abu Sayyaf terus mendesak agar pihak keluarga mau memberikan tebusan sebesar 50 juta peso, atau sekitar Rp14,2 miliar.

Mereka juga memperbaharui batas waktu pemberian tebusan, dari awalnya pada 31 Maret 2016, menjadi 8 April 2016.

Menanggapi hal tersebut ormas Laskar Merah Putih meminta pemerintah tidak menggunakan opsi pembayaran tebusan bagi para sandera.

"Pertama karena tidak ada jaminan sama sekali dari para perompak, bahwa setelah uang tebusan diterima para sandera dibebaskan. Kedua pemberian uang tebusan hanya akan menjadi preseden buruk di mata dunia internasional, bahwa Indonesia bersikap toleran terhadap aksi-aksi terorisme," kata Ketua Umum Laskar Merah Putih Adek Erfil Manurung di kantornya, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (5/4/2016).

Laskar Merah Putih menduga, jika uang tersebut dibayar bakal memperkuat basis finansial kelompok Abu Sayyaf yang secara geologis memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme Asia Tenggara lainnya, termasuk yang berada di Indonesia.

Selain itu, dengan dibayarnya uang tebusan bukan tidak mungkin menginspirasi aksi teror serupa dimasa depan.

"Kami juga mengutuk keras penyanderaan wNI oleh Abu Sayyaf. Kedua kami mendukung penuh upaya pemerintah Indonesia melalui TNI/Polri dalam operasi pembebasan WNI," kata Adek Erfil.

Menurutnya, Laskar Merah Putih siap membantu dalam upaya pembebasan sandera jika pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina tidak mencapai kesepakatan.

"Kami juga meminta kepada penyandera untuk sesegera mungkin membebaskan WNI," katanya.