Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Sunny Tanuwidjaja.

Sunny yang kini dicegak KPK berpergian ke luar negeri, diakui Ahok sudah beberapa tahun belakangan ini dekat dengannya.

"Ya tentu KPK harus tahan dia supaya bisa minta keterangan, apakah sanusi fitnah atau benar gitu loh, itu saja. Sanusi selama ini kan menuduh saja," kata Ahok di JCC, Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Ahok mengatakan bila orang yang disebut-sebut sebagai staf khususnya tersebut menjabat sebagai Direktur Executive di Centre for Democracy and Transparency (CDT).

CDT merupakan lembaga kajian ilmiah dan opini publik yang didirikan Ahok di Belitung pada tahun 2007.

"Saya kan tidak boleh lagi pegang Ormas, jadi saat dia datang dan bilang mau ambil doktor ilmu politik, ya saya kasih semua LSM ke teman-teman saya," ungkap Ahok

Dia menjelaskan bahwa Sunny Tanuwidjaja merupakan kerabat jauh dari Eka Tjipta Widjaja yang dikenal sebagai pendiri Sinarmas Group.

"Dia itu sepupu menantunya Eka, bukan cucunya," imbuhnya.

Menyikapi kedekatan Sunny Tanuwidjajadengan kegiatan Teman Ahok, mantan Bupati Belitung Timur ini pun mengakuinya

"Dia mungkin ikutin Teman Ahok semuanya, tapi tidak terlibat langsung. Dia juga ingin tahu gimana saya berpolitik," katanya.

Ahok tidak menampik adanya kedekatan dia dengan mantan peneliti CSIS tersebut.

Mantan Bupati Belitung Timur itu karena pernah mengatur jadwal kampanye dirinya pada Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu.

"Kadang kalo temen mau ajak ketemu pas kampanye, Sunny kamu atur jadwal deh," tambahnya.

Namun, Ahok menampik bahwa Sunny merupakan konsultan dirinya saat kampanye, apalagi menjadi staf khusus.

Mengingat Sunny saat ini masih menyelesaikan disertasinya.

Sebelumnya KPK mengajukan pencegahan terhadap Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto, bos Grup Agung Sedayu.

KPK pun melakukan pencegahan terhadap Sunny Tanuwidjaja seiring bergulirnya kasus suap Raperda Reklamasi yang kini menyeret bos properti PT Agung Podomoro Land dan Anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi.