TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengisyaratkan tak keberatan jika menteri dari partainya terkena reshuffle kabinet.

Menurut dia, sejak awal mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla partainya sudah konsisten untuk memberikan dukungan tanpa syarat.

"(Reshuffle) Bagus saja. Kami sudah konsisten, kami dukung," kata Surya usai mengukuhkan pengurus DPW Partai Nasdem Sumatera Barat di Padang, Jumat (8/4/2016).

Surya menambahkan, sebagai negara yang menganut sistem presidensial, maka kontrol ada pada presiden bukan pada parlemen.

Pernyataan tersebut diungkapkannya menyusul adanya partai-partai politik yang mengkritik kinerja menteri-menteri Jokowi.

"Reshuffle itu bagi Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden yang punya hak prerogatif," ujarnya.

Adapun terkait kabar dirinya diajak berdiskusi oleh Jokowi soal reshuffle, Surya menampiknya.

"Enggak, belum diundang," ucap Surya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak menampik Presiden Joko Widodo mengenai akan adanya perombakan kabinet alias reshuffle jilid II.

Namun, reshuffle merupakan wewenang penuh presiden sehingga segala prosesnya pun hanya Jokowi yang mengetahuinya.

“Kapan waktunya dan siapa orangnya, itu sepenuhnya Presiden," ujar Pramono di Istana, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Salah satu pihak yang dimintai masukan adalah ketua umum partai politik. Pertemuan Jokowi dengan Wiranto dan Surya Paloh beberapa waktu lalu merupakan bagian dari diskusi soal itu.