TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari UGM Erwan Agus Purwanto menilai pemerintah selalu tertinggal dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan dunia bisnis dan perdagangan internasional.

Erwan mengatakan pemerintah baru bereaksi ketika skandal 'Panama Papers' muncul.

Seharusnya, pemerintah sudah mengantisipasi adanya skandal tersebut jauh hari.

"Selama ini cara pemerintah berpikir dan membuat kebijakan itu cindrung deeper looking saja. Ada persoalan kemudian dibuat kebijakan, hanya mengasumsikan urusan itu di dalam teritori indonesia ini," ujar Erwan dalam diskusi yang digelar Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (9/4/2016).

"Tapi sekarang kita sudah bicara tentang globalisasi bahwa kebijakan-kebijakan yang kita buat harus dikonteksualisasikan dan diposisikan di dalam persaingan global," kata Erwan.

Setelah munculnya dokumen Panama Papers, Erwan mengatakan ini harus menjadi masukan bagi pemerintah untuk bersikap responsif dan menjadikan hal tersebut sebagai momentum agar pemerintah bisa berfikir kritis dalam menyikapi permasalahan terkait bisnis global.

"Di negara lain ketika Indonesia membuat sesuatu dia tidak diam saja pasti berekasi terhadap apa yang kita putuskan, tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang dilakukan negara lain dan kita mengasumsikan kita ini aman-aman saja kita urus saja yang di dalam," tutur Erwan.