TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga saat ini 10 WNI masih disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Para keluarga dari korban penyanderaan kian resah dengan keselamatan keluarga mereka.

Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Agus Supriyatna mengaku siap bergerak melakukan operasi pembebasan apabila diperintah oleh pemerintah untuk menyelamatkan 10 WNI tersebut.

"‎Kami siap, tinggal tunggu perintah. Kalau ada perintah, kami langsung bergerak," ujar Agus, Sabtu (9/4/2016) usai acara HUT ke 70 TNI AU di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Agus pun mengklaim prajuritnya memiliki ‎kemampuan tangguh untuk mencari dimana keberadaan para sandera tersebut.

"Kami tunggu perintah, kami punya kemampuan untuk memantau pergerakan orang. Walau dia bersembunyi dibalik pohon, dimanapun bisa kami tangkap. Semuanya tetap tergantung izin," ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini keluarga Warga Negara Indonesia ‎(WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf mulai resah. Kepastian kabar mengenai nasib para WNI tersebut tidak ada kejelasan.

Padahal Jumat kemarin adalah batas waktu terakhir menembus 10 WNI yang disandera di Filipina.

Dimana ‎kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan sekitar Rp 15 miliar, agar para sandera dibebaskan.

Anggota kelompok militan abu Sayyaf berencana akan mengeksekusi tiga sanderanya pada jumat kemarin.

Pada Maret 2016 lalu ketiga sandera muncul dalam video, memohon pada pemerintah negara asalnya untuk membayar uang tebusan.

Jika tidak dituruti, maka jumat ini akan dieksekusi. Tiga sandera itu yakni dua asal Kanada dan satu asal Noerwegia.

Total ada 15 WNA yang disandera militan kelompok Abu Sayyaf, 10 diantaranya WNI. Sisanya Belanda, Italia, Kanada, Norwegia.

Di hadapan Presiden Jokowi, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti sudah menyampaikan kesiapannya melakukan operasi pembebasan.

Mereka mengklaim Indonesia mempunyai teknologi yang mampu mendeteksi keberadaan 10 WNI yang disandera.

Meski begitu, jika diperbolehkan melaksanakan upaya pembebasan sandera, Indonesia tetap akan mengedepankan pendekatan kemanusiaan yakni negosiasi.

Hingga kini pemerintah Indonesia masih menunggu perkembangan dari pemerintah Filipina.