TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Aziz, ‎berang saat ditanyakan mengenai kemunculan namanya di Panama Papers.

Dia mengklaim bahwa nama yang muncul di Panama Papers belum tentu orang bersalah.

"Apakah Panama Papers itu salah? Saya tidak bersalah," kata Harry Aziz dengan nada tinggi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

‎Saat ditanyakan apakah BPK akan menginvestigasi nama-nama orang Indonesia yang ada di Panama Papers, Harry menyebut hal itu bukan wewenang lembaga yang saat ini dipimpinnya.

Dikatakannya, Panama Papers‎ tidak merugikan keuangan negara.

"Tanya ke Dirjen Pajak. Panama Papers bukan kerugian negara," tegasnya.

Diketahui, selain nama Harry Azhar, ada nama Rini Soemarno, Sandiaga Uno, Riza Chalid dan Joko S Candra masuk dalam artikel Panama Papers.

Nama-nama tersebut diambil dari sebuah firma hukum yang bernama Mossack Fonseca.

Firma tersebut dinilai telah menyimpan nama-nama besar di dunia yang terlibat dalam kasus pencucian uang dan pengemplangan pajak.

LIHAT: Arti Panama Papers bagi Indonesia

Dampak Panama Papers

Perdana Menteri Islandia David Gunnlaugsson akhirnya meletakkan jabatannya, Selasa (5/4/2016).

Hal ini menyusul munculnya nama dia dan sang istri dalam dokuman "Panama Papers".

Informasi mundurnya Gunnlaugsson dari jabatan Perdana Menteri diungkapkan Wakil Ketua Partai Progresif Islandia, seperti dilansir CNN, malam ini (WIB).

Dalam beberapa hari terakhir Gunnlaugsson memang berada dalam tekanan untuk mundur.

Warga sebelumnya telah menandatangani petisi meminta agar Perdana Menteri mundur menyusul dugaan skandal keuangan dan pajak dalam dokumen tadi. 

"Panama Papers" adalah dokumen rahasia yang memuat daftar klien kelas kakap yang menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya.

Dokumen rahasia itu kini menjadi konsumsi publik setelah dibocorkan media massa setelah bocor dari pusat data firma Mossack Fonseca. Itu adalah sebuah firma hukum yang berbasis di Panama.

Di dalam 11 juta halaman dokumen itu, terdapat nama-nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan "cangkang" di luar negeri demi menghindari pajak.

Pemerintah Harus Bersikap

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko, mengatakan terbukanya informasi mengenai orang-orang yang disebut namanya oleh Panama Papers harus menjadi perhatian bagi pemerintah.

Panama Papers, kata Dadang, tidak bisa diselesaikan dengan RUU Tax Amnesty, karena kerugiannya berada pada moral politik pejabat publik dan juga pengusaha superkaya di Indonesia.

"Skandal Panama Papers harus disikapi serius oleh pemerintah. Ini masalah moral para pengusaha dan pejabat publik di Indonesia yang menghindari pembayaran pajak," jelas Dadang di kantornya, Jakarta, Minggu (10/4/2016).

Dadang menjelaskan Panama Papers harus menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan investigasi lebih lanjut kepada orang-orang yang namanya disebutkan di artikel yang tersebar luas di berbagai negara tersebut.

Berdasarkan data yang berada di Panama Papers, Dadang meminta pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan, keadilan perpajakan di tingkat nasional juga harus dibenahi.

"Jangan sampai gaji-gaji karyawan yang sudah kecil, dipotong terus untuk pajak, tapi orang-orang yang superkaya mendapatkan pengampunan sesukanya. Ini tidak adil," tambahnya.

Diketahui bahwa beberapa nama besar di Indonesia yang masuk dalam daftar Panama Papers tersebut seperti Aburizal Bakrie,Djan Faridz, Rini Soemarno, Ahmad Kalla, Sandiaga Uno, Riza Chalid dan Joko S Candra.(*)

Ikut Perkembangan Berita Skandal Panama Papers