TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia memberikan statement dalam sidang Commission on Population and Development (CPD) yakni mendukung penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempercepat pengelolaan data sehingga mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu dalam Sustainable Development Goals (SDG's).

Indonesia juga menyampaikan bahwa tujuan, target dan indikator SDG's haruslah jelas, terukur dan dapat dicapai karena setiap negara memiliki kekhususan masing-masing atau No one fits all approach.

“Indonesia mengakui bahwa belum ada indikator SDGs yang sudah disetujui, oleh karena itu Indonesia sangat mendukung PBB untuk segera menyelesaikan indikator SDGs,” kata Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty, dalam keterangannya, Rabu (13/4/2016).

Dikatakannya, Indonesia mendorong untuk memperkuat institusi nasional untuk mengumpulkan data bagi Post-2015 Development Agenda.

Indonesia akan  mendorong PBB untuk memberikan dukungan meningkatkan kapasitas tiap negara anggota CPD, dengan negara lain tidak terbatas pada kerjasama selatan-selatan.

“Kondisi nasional, kapasitas, dan prioritas pembangunan harus diperhitungkan dan tercermin dalam indikator. Dalam hal akses data harus menghormati kedaulatan nasional, keamanan, dan saling menguntungkan,” katanya.

Dalam sesi debat umum dan penyampaian pengalaman tiap negara, Indonesia menyampaikan pengalamannya dalam penggunaan basis data demografi pada perencanaan pembangunan nasional secara makro melalui penggunaan data sensus dan juga data survey rumah tangga.

Sedangkan untuk level mikro dalam pembangunan disetiap sektor menggunakan hasil statistik yang rutin dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia telah menyelaraskannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,” katanya.

Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan ini diselenggarakan di New York yang berakhir 15 April 2016.

Sidang Tahun 2016 diketuai Dr. Mwaba Patricia Kasese-Bota dari Zambia yang mengambil tema Strengthening the demographic evidence base for Post-2015 Development Agenda.

CPD, merupakan komisi fungsional yang dibentuk oleh ECOSOC (Economic and Social Council) yakni organisasi dibawah PBB yang mengurusi masalah ekonomi dan sosial yang memiliki tugas menindaklanjuti program aksi International Conference on Population and Development (ICPD).