TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Jelang dua tahun Pemerintahan Joko Widodo, isu reshuffle (perombakan) anggota Kabinet Kerja kembali berhembus.

Peneliti Senior Center of Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi mengharapkan Jokowi memilih sosok menteri yang tunduk kepada kepala pemerintahan jika ada perombakan anggota kabinet untuk kedua kalinya.

"Presiden harus pilih orang yang mengakui presiden itu bosnya dan bukan ketua partai," kata Kristiadi dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Menurut Kristiadi, ada beberapa menteri yang sebaiknya diganti atau dipindah tugaskan oleh Joko Widodo.

Meski tidak menyebutkan nama jelas menteri maksudnya, Kristiadi memberikan ciri pembantu presiden yang harus diperhatikan.

Pertama, jelas dia, menteri yang kebijakannya sering memicu pertentangan.

"Menteri yang kontroversial itu bisa dicarikan tempat yang lain," katanya.

Kedua, adalah menteri yang secara terbuka menunjukan perlawanan dari arah kebijakan Joko Widodo.

"Menteri yang secara terbuka melawan presiden," sebut Kristiadi.

Ketiga atau yang terakhir, Kristiadi berpendapat, pergantian anggota Kabinet Kerja sepatutnya juga mempertimbangkan kinerja menteri.

"Dilihat dari segi anggaran bisa, atau dari segi pengelolaan pemerintahan," kata Kristiadi.