Jika CaLon Ketua Umum Setor Rp 20M, Golkar Dianggap Legalkan Politik Transaksional
Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai panitia tidak memiliki konsep Munaslub
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai panitia tidak memiliki konsep Munaslub berkualitas. Hal itu bila benar panitia pengarah Munaslub menetapkan kebijakan adanya setoran dari para calon kandidat Ketua Umum sebesar Rp20 miliar.
"Alih-alih menindak lanjuti penjajagan kerjasama dengan KPK, PPATK, dan lembaga lain yang bisa membantu mewujudkan Munas yang bersih dan bebas money politics, malah langkah awalnya saja sudah salah memulai dengan isu uang," kata Doli melalui pesan singkat, Kamis (14/4/2016).
Ia menilai panitia seakan tidak ingin membawa perubahan benar-benar terjadi di dalam tubuh Partai Golkar. Sejak awal penetapan Munas sebagai penyelesaian konflik, kader berkeinginan Munas dijadikan momentum untuk mengkoreksi seluruh kelemahan dalam menata organisasi di masa sebelumnya.
"Salah satunya adalah menjauhkan proses pengambilan kebijakan partai dari hal-hal yang berbau uang dan transaksional," ujarnya.
Dengan adanya kebijakan setoran tersebut, kata Doli, sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional, yang selama ini dilakukan secara sembunyi. Padahal sejak awal Munas ini digagas, lanjutnya, kader menginginkan pertarungan para calon Ketua Umum mengedepankan pertarungan gagasan, ide, konsep, serta inovasi dalam mengembangkan dan memajukan partai.
"Kemudian juga perlu difahami bahwa budaya setor menyetor untuk menjadi pemimpin organisasi sangatlah tidak lazim, apalagi khususnya di dalam organisasi politik. Politik itu adalah panggilan. Politik itu adalah pengabdian dan politik itu adalah perjuangan," ungkapnya.
Ia mengingatkan dampak jangka panjang
Golkar akan sangat sulit melahirkan kader-kader yang punya kapasitas kepemimpinan kuat, memiliki kecerdasan secara konseptual, serta kemampuan artikulasi dan membangun jaringan. Pasalnya, akan selalu kalah dengan orang yang hanya punya banyak uang.
"Dan ujungnya Golkar berwujud menjadi partai tanpa ideologi, tanpa doktrin, dan tanpa kaderisasi. Angka Rp20 miliar itu sangatlah besar. Darimana seseorang bisa 'membuang' uang sebesar itu untuk sebuah 'political game', kalau tidak memiliki kekayaan yang luar biasa atau yang memiliki orientasi vested interest tertentu yang sangat besar," ungkapnya.