KEIN Dorong Masyarakat Cintai Produk Dalam Negeri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian, Saleh Husin mengatakan Pemerintah bersama Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) telah berkomitmen untuk bahu-membahu dalam membuat perekonomian semakin baik.

"Baru saja tadi Presiden menerima pengurus KEIN di mana mereka menyampaikan beberapa masukan-masukan yang sangat positif dalam rangka membuat ekonomi kita bisa menjadi lebih baik," ujar Saleh usai mendampingi pengurus KEIN saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Sementara, Ketua KEIN, Soetrisno Bachir, menambahkan bahwa KEIN secara rutin akan memberikan laporan dan masukan kepada Presiden serta turut terjun ke lapangan untuk meninjau daerah-daerah industri.

"Memang kita secara periodik akan melaporkan kepada Presiden di mana KEIN sekarang sangat aktif untuk memberikan masukan-masukan strategis di bidang ekonomi dan industri. Tak hanya memberi masukan, tetapi juga kita terjun ke masyarakat, ke daerah-daerah industri," kata Soetrisno.

Lebih jauh, Soetrisno Bachir juga memastikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KEIN akan selalu bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memacu pertumbuhan nasional. Beliau juga berharap kepada media agar ikut berpartisipasi dalam menggelorakan industri nasional.

"Diharapkan media juga ikut berpartisipasi untuk menggelorakan industri kita. Khususnya bagaimana masyarakat kita harus didorong untuk mencintai produk Indonesia. Kita harus bisa mencontoh negara-negara lain yang nasionalismenya tinggi seperti Jepang, Korea, dan India yang mencintai industri atau produk dalam negeri," kata Soetrisno.

Dalam pertemuan tersebut, KEIN memberikan masukan-masukan strategis di bidang ekonomi dan industri kepada Presiden Joko Widodo.

Masukan tersebut diberikan oleh KEIN guna menciptakan kondisi perekonomian yang semakin baik.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.