TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) yang diketuai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi, Marwan Jafar, turut mendorong dan mendukung program kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Marwan pada acara Rembug Nasional dan Rapat Kerja Nasional LPPNU, di Hotel Acacia Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).

"Kita ingin program kedaulatan pangan itu bisa terwujud. Kebutuhan pangan nasional saat ini masih banyak didatangkan dari luar negeri. Untuk itu LPPNU akan lebih giat lagi meningkatkan produktifitas anggota kami," kata Marwan.

Untuk mewujudkan ini, Marwan akan melakukan sinergi dengan beberapa pihak terkait dengan NU yang memiliki 60 juta pengikut dan memiliki kurang lebih 20.000 pesantren yang sebagaian besar tinggal di perdesaan.

"Dimana sektor ril perdesaan (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, kelautan, energi dan kawasan konsevasi) merupakan sumber penghidupan warga Nahdliyyin yang hingga kini belum terkelola secara oprimal," kata Marwan

LPPNU dituntut memiliki peran, baik dalam pengembangan ekonomi, LPPNU diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga Nahdliyyin dan profit maker bagi organisasi secara nyata.

"Dari sisi pengembangan sosial dan lingkungan hidup, LPPNU baik secara langsung maupun tidak langsung, dituntut dapat bersinergi dan memberikan dukungan untuk terselenggaranya kegiatan lembaga-lembaga lain di lingkup PBNU/PWNU/PCNU," kata Marwan.

Rembug Nasional dan Rapat Kerja Nasional LPPNU dibuka oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj. Acara ini juga dihadiri sejumlah pengurus LPPNU dari 30 provinsi dan PC LPPNU yang ada di Kabupaten/Kota se-Indonesia.