Perda Reklamasi yang Dibuat DKI Sudah Cacat Sejak Awal
"Selain itu, cacat juga terjadi dalam prosesnya yang tidak melibatkan masyarakat terdampak, tidak transparan dalam kajian lingkungan, sosial budaya."
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memuji sikap DPRD DKI Jakarta yang menghentikan pembahasan terkait Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).
"Kami sangat mengapresiasi sikap tegas dan keperpihakan DPRD terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan keinginan publik Jakarta untuk menghentikannya," kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Puput TD Putra, Kamis (14/4/2016).
Puput menilai DPRD DKI Jakarta memang sudah seharusnya menghentikan pembahasan kedua raperda tersebut karena sejak awal sudah banyak mengandung cacat tersembunyi dalam proses penyusunannya.
Hal itu tentunya merujuk pada kasus Muhammad Sanusi, salah seorang anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap untuk memuluskan peresmian kedua raperda tersebut.
"Selain itu, cacat juga terjadi dalam prosesnya yang tidak melibatkan masyarakat terdampak, tidak transparan dalam kajian lingkungan, sosial budaya, dan lain lain," tambah Puput.
Penghentian ini, lanjut Puput juga wajar dilakukan mengingat Teluk Jakarta merupakan zona kawasan strategis nasional yang menjadi bagian dari domain regulasi pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Penulis: Ridwan Aji Pitoko
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.