Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR mendalami persoalan pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Fadli menilai pembentukan panja dapat ditingkatkan menjadi panitia khusus (Pansus) di DPR. "Nanti yang berkembang. Kita harus kaji. Kalau ada anggota DPR dan lebih 25 orang yang menginhkan Pansus saya kira bisa saja," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Ia mengakui hal tersebut dapat menjadi perdebatan. Tetapi, Politikus Gerindra itu menuturkan persoalan RS. Sumber Waras sudah menjadi perhatian publik serta berskala nasional.

Fadli mengatakan DPR dapat membuat Pansus. Meskipun DPRD DKI Jakarta juga dapat membentuk pansus RS. Sumber Waras.

"Gubernur itu perpanjangan pemerintah pusat, walau ada DPRD DKI dan DPRD DKI juga membuat pansusnya juga, itu kira bisa jadi bahan diangkat ke tempat lebih tinggi, karena ada kterkaitan dengan BPK dan pengawasan terhadap KPK," kata Fadli.

Mengenai adanya unsur politis dalam kasus tersebut, Fadli tidak menampiknya juga tidak membenarkan.

"Apa sih yang enggak politis di republik ini, semua kegiatan kita itu politis, tapi untuk kepentingan apa? nasional, diri sendiri atau apa,saya kira Ini kepentingan nasional, ini tugas DPR, pengawasan itu kerja politik," imbuhnya.