TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Simposium Nasional Tragedi 1965 yang dilaksanakan dua hari pada 18-19 April 2016, masih mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjelaskan Simposium Nasional ini membahas Tragedi 65 guna menemukan penyelesaian masalah di masa lalu dengan rekonsiliasi.

"Ini memenuhi syarat, sesuai UU HAM, jadi kita dasarkan dalam bentuk kerangka rekonsiliasi, karena kejadiannya sudah 50 tahun yang lalu," ujar Agus ditemui di Hotel Aryaduta, Senin (18/4/2016).

Ia menyampaikan bagi beberapa pihak yang menolak acara yang didukung pemerintah ini untuk mengetahui secara lebih dalam apa yang salah dalam tragedi 1965 melalui metode pendekatan sejarah.

"Itu hak mereka untuk berpendapat. Simposium ini sebuah eksperimen pembelajaran pada kultur rekonsiliasi, di sini lebih banyak belajar mendengarkan, bahwa orang punya kebenaran berbeda dari yang ditulis (sejarah) selama ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Agus menilai harus ada titik temu antara pemerintah dan korban dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

"Masa seperti Tom and Jerry terus? Kejar-kejaran terus? Harus ada titik temu dan kesepakatan, kalau tidak kita hanya berbicara berdasarkan praduga yang mati," pungkasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan hasil dari Simposium Nasional nantinya menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah.

Terkait jumlah korban pelanggaran HAM berat 1965, bukanlah hal penting yang dibahas dalam Simposium Nasional yang baru pertama kali diadakan di era Jokowi ini.

"Jumlah tak penting, ini soal apa yang salah. Kita cari tahu akar masalahnya, soal kenapa bangsa kita mampu membunuh sesama sebangsa dalam jumlah besar dan waktu berkesinambungan," ungkapnya.