Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat Politik Hendri Satrio menilai masuknya nama Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam dokumen Panama Papers dapat dijadikan pembelajaran. Ia menyarankan Ketua BPK kedepan tidak berasal dari partai politik.

"Tepat sekali, sebaiknya pejabat publik yang kelak pada saat dia menjabat seperti BPK, Jaksa Agung, tidak berasal dari parpol atau pihak yang berpotensi bersinggungan kepentingan," kata Hendri melalui pesan singkat, Rabu (20/4/2016).

Hendri juga melihat sikap pemerintah terkait Panama Papers masih abu-abu. Ia mengatakan hanya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang berkomentar, itupun baru sebatas adanya potensi uang masuk untuk negara.

Tapi belum ada hal tegas dari pemerintah untuk memutuskan Panama Papers diperbolehkan atau tidak bagi Indonesia.

Setidaknya, kata Hendri, bila memang diputuskan bahwa ada usaha menghindari pajak bagi yang terlibat Panama Papers dan bersalah secara undang-undang pejabat publik harus mundur.

"Termasuk Ketua BPK. Kecuali Ketua BPK memang melihat posisi sebagai Ketua BPK sebagai sumber penghasilan jadi dia gak mau mundur gara-gara takut penghasilannya berkurang," imbuhnya.

Sebelumnya, Nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis masuk dalam dokumen Panama Papers. Harry pun telah memberikan tanggapan mengenai namanya yang masuk dokumen tersebut.

"Apakah Panama Papers itu salah? Saya tidak bersalah," kata Harry.

Dalam sebuah pemberitaan jurnalpolitik.com, Harry Azhar Aziz mendaftarkan perusahaan offshore-nya di Ruangan 1219, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen.

Dalam daftar yang bocor di firma hukum Mossack Fonseca, Panama, dia tercatat sebagai pemilik Sheng Yue International Limited, perusahaan offshore yang didirikan di British Virgin Island.

Mengenai alamat kantor di Kompleks Parlemen, Harry memang menjadi Anggota DPR dari Fraksi Golkar periode 2009-2014 dan tercatat sebagai Ketua Banggar DPR.