TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung HM Prasetyo menghasilkan sejumlah simpulan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di ruang Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Bambang mengatakan Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk terus melakukan upaya penangkapan terhadap para buron tindak pidana yang berada di dalam dan di luar negeri, serta meningkatkan upaya pengembalian dan pemulihan aset, baik yang ada di dalam maupun luar negeri.

"Terutama yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta membentuk tim verifikasi khusus terkait dengan data mengenai barang rampasan dan sitaan dalam rangka akuntabilitas penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara," kata Bambang.

Komisi III DPR RI, kata Bambang, juga mendorong Jaksa Agung untuk mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan fungsi evaluasi dan pengawasan internal dengan perbaikan terhadap mekanisme dan model pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh perilaku etik dan kinerja Jaksa.

"Melakukan pemberantasan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Kejaksaan, dan tetap menjaga objektivitas, keadilan, dan non-diskriminasi dalam mengimplementasikan prinsip reward and punishment dalam sistem mutasi, promosi, dan demosi," kata Politikus Golkar itu.

Terakhir, Bambang menuturkan Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan melakukan penanganan perkara secara cepat, adil, objektif, profesional, dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan baik materiil maupun formil dan Hak Asasi Manusia.

"Sehingga dapat meningkatkan prestasi dan kinerja Kejaksaan yang transparan, akuntabel. kredibel, bersih, dan memiliki kepastian hukum," imbuhnya.