Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna mengakui saat ini TNI AU belum dapat melaksanakan pengawasan seluruh wilayah laut Indonesia secara optimal.

Menurut Agus, hal ini karena Alutsista yang ada belum dilengkapi dengan peralatan maritime search radar system (SAR dan ISAR), Automatic Identification System (AIS), Elektro-optical-infrared (EO/IR) sensor dan Real Time Data Link ke Pusdalops secara real time.

"Jika kami tinjau dari aspek pengawasan laut, secara jujur saya sampaikan belum dapat dilaksanakan secara optimal," kata KSAU saat bertindak sebagai keynote speech seminar Air Power 2016 di Persada Purnawira Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Seminar yang berlangsung selama dua hari, mulai 25 sampai 26 April 2016 ini, diikuti ratusan peserta dari unsur TNI, Sipil, akademisi serta komunitas penerbangan. Dengan mengusung tema 'Meningkatkan peran TNI AU dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia'.

KSAU menjelaskan, dihadapkan dengan wilayah yang harus diawasi, Alutsista yang ada tidak sebanding.

Luas wilayah Indonesia dan kompleksitas ancaman yang dihadapi, khususnya pengamanan ALKI I, II dan III, menuntut TNI AU punya pesawat intai maritim taktis yang ber kemampuan dan berteknologi tinggi, sekaligus dapat mendarat di landasan pendek dan biaya operasional pendek.

Menurutnya, pada aspek penindakan, TNI Angkatan Udara masih mengedepankan unsur pesawat tempur.

Sementara pada sisi pengamanan laut terkait dengan kegiatan illegal fishing, illegal logging, trafficking, smuggling atau imigran gelap, diperlukan satu Alutsista yang mampu menjangkau blank spot area secara cepat dan visual, berupa pesawat intyai maritim yang mampu melaksanakan proses cegah dini dan cepat tanggap dalam.

"Mencermati hal tersebut, pesawat jenis amfibi merupakan sebuah alternatif, karena memiliki fungsi interoperabilitas antara kekuatan laut dan kekuatan udara, yang dapat digunakan secara terintegrasi untuk mendukung tugas TNI, baik pada Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP)," kata KSAU.