Tribun

Prahara Partai Golkar

Ridwan Bae: Dengan Keluarnya SK, Munaslub Tidak Perlu Diadakan

Ridwan mengatakan Munaslub malah akan melahirkan kelompok-kelompok baru.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
Ridwan Bae: Dengan Keluarnya SK, Munaslub Tidak Perlu Diadakan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menkumham Yasonna Laoly menunjukkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar Munas Bali di Kantor zkemenkumham, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Golkar Bali bernomer M.HH-AH.11.01 tertanggal 26 April Tahun 2016 yang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) No.96K/Pdt/2016 tanggal 29 februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar Ridwan Bae menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar tak perlu digelar.

Apalagi, Menkumham telah mengeluarkan surat keputusan (SK) kepengurusan Golkar hasil rekonsiliasi hingga 2019.

"Sebenarnya dengan keluarnya SK, seyogyanya Munaslub tidak perlu diadakan. Tinggal tiga tahun lagi. Landasan munsalub apa sih? Pada dasarnya kepengurusan rekonsilasi sudah lahir. Munaslub untuk rekonsiliasi dan kepengurusan rekonsiliasi," kata Ridwan Bae ketika dikonfirmasi, Rabu (27/4/2016).

Ridwan mengatakan Munaslub malah akan melahirkan kelompok-kelompok baru.

Bila terdapat delapan calon ketua umum, Ridwan menuturkan hal itu menimbulkan delapan kelompok.

Ia mengingatkan dampak Munas sangat besar. Contohnya saat Surya Paloh tak terpilih sebagai ketua umum.

"Kemarin Surya Paloh melahirkan partai baru. Agung melahirkan munas baru. kalau tidak cocok lagi, delapan kelompok ini buat munas lagi kalau tidak cocok lagi," kata Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara itu.

Ia pun menilai Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie tidak memiliki persoalan.

Namun bila Munaslub tetap berjalan, Ridwan meminta dapat dilaksanakan dengan bersih dan transparan.

Anggota Komisi V DPR itu juga meminta tidak adanya Munas tandingan kembali.

"Apapun hasilnya Menkumham harus mengesahkan. mari kita solid dalam melahirkan calon-calon. Siapapun dia bergabung mendukung, termasuk Yasonna Laoly harus ada penyertaan resmi, dia harus tandatangan SK pengesahan. jadi ada jaminan," ujarnya.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas