Solusinya, Asnawi menyarankan agar pemerintah rajin menggelar Rapat Koordinasi khusus tentang kepariwisataan.

“Dulu pernah dilakukan. Tapi dari 22 kementerian atau institusi yang diundang banyak yang tidak hadir. Saya menyarankan, industri dan pelaku pariwisata dilibatkan dalam rakor tersebut, terutama soal kebijakan bebas visa masuk itu,” kata dia.

Asnawi menjelaskan, bebas Visa itu bagian dari international openness, yang menjadi salah satu poin dalam pilar penilaian World Economic Forum (WEF). Semua mengakui kebenaran dari pilar itu, karena akan memudahkan orang untuk masuk ke negara ini, tanpa perlu harus mengurus Visa. Seperti orang yang di kota kecil di China

Apa kata pelaku industri tour and travel lain? Sebagai ujung tombak pemasaran pariwisata nasional, pelaku industri pariwisata berharap pemerintah serius memberikan dukungan terhadap kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang sudah dikeluarkan Presiden Jokowi.

“Sejak BVK diberlakukan, kunjungan wisman asal Tiongkok naik sekitar 15,44 persen. Jepang, Australia dan Korea Selatan dan negara-negara yang ada kebijakan BVK-nya juga ikut naik. Kalau semua kementerian dan lembaga serius berkoordinasi, saya yakin target penerimaan devisa sebesar USD 20 miliar ini bisa tercapai,” papar Devita Hidayat, tour supervisor Nusaraya Tour.

Iva Musdalifa dari TX Travel juga mengungkapkan, yang paling sering terjadi adalah saat kedatangan tengah malam. Counter yang buka hanya dua, antrean panjang, dan itu menjadi alasan untuk skip underground.

“Saya usul di kedatangan internasional sebelum masuk ke counter itu dipasang tulisan Bebas Visa negara mana saja? Biar wisatawan bisa membaca sendiri dan tidak perlu bertanya-tanya,” kata Iva.

Hal senada diungkapkan Lentono, PT Wahana Wira Wisata (WWW) Tour and Travel Lombok. Usul dia, pintu masuk bebas Visa ini diberlakukan di semua Bandara di Indonesia. Jangan hanya 5 Tempat Pemeriksaan Imigrasi saja, Batam-Bintan, Medan, Jakarta, Surabaya, dan Denpasar.

“Sekarang wisman banyak yang mencari destinasi baru seperti Jogja, Lombok, Labuan Bajo, Bintan, Manado, dan lainnya. Biar memudahkan semua wisman yang masuk melalui pintu mana saja di wilayah Indonesia,” kata Lentono.

Masih banyak pelaku bisnis pariwisata yang berharap implementasi BVK itu tidak setengah-setengah. Tidak separoh hati.

Kini mereka menunggu, setelah sidak Menkomar Rizal Ramli itu, apakah masih akan marak lagi case Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang “tidak free” itu? Mudah-mudahan membaik.