TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Desakan mundur Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN kembali menggema, berbagai alasan menjadi pemicu desakan mundur terhadap Rini seperti terekamnya nama Rini dalam pusaran "Panama Papers" dan aktivitas ilegal yang dilakukan lima WNA asal China di wilayah Halim terkait proyek kereta cepat awal pekan lalu.

Kemarin, Rini mengatakan pengeboran yang dilakukan pekerja PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di lahan TNI AU cuma karena ketidaktahuan tim yang melakukan pengeboran tersebut.

Rini mengatakan, pekerja yang melakukan pengecekan tanah atau soil test mengiranya lahan yang dibor tersebut bukan lahan TNI AU sehingga dipikirnya tidak perlu menggunakan izin dari pihak TNI.

Sebelumnya, desakan pengunduran Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN muncul saat ia disebut-sebut terlibat dalam pelanggaran hukum yang merugikan negara atas perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) yang dilakukan secara sepihak oleh mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.

"Cara kerja Rini sudah tidak sesuai dengan agenda besar Nawa Cita, keterlibatannya dalam berbagai persoalan nasional bahkan internasional seperti "Panama Papers" sudah tidak mencerminkan abdi negara yang patuh dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa," tutur Korlap Aliansi Mahasiswa Jabar, Okky Carresa Ginanjar, Jumat (29/4/2016).

Okky menegaskan seharusnya Rini legowo mengundurkan diri terlebih posisinya sebagai pejabat negara yang namanya terkait "Panama Papers"."Seharusnya dia mundur dari jabatan Menteri BUMN sebagai bentuk tanggung jawab moral seperti halnya Perdana Menteri Islandia David Gunnlaugsson," kata Okky.

"Jika Rini tidak mengundurkan diri maka kami akan bergerak meminta Presiden mencopot secara tidak hormat dan menyuarakannya melalui DPRD Jabar Senin depan, kami sedang konsolidasi dengan teman-teman mahasiswa untuk turun ke jalan karena penolakan ini sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga wibawa bangsa,"tegasnya.

Okky mengingatkan pemerintah dan legislatif untuk tidak meloloskan para pelaku kejahatan dan pengemplang pajak terlebih mereka adalah politisi, pengusaha hingga pejabat negara yang terekam data Panama Papers.