Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bebasnya sepuluh orang warga negara Indonesia dari cengkraman kelompok Abu Sayyaf tidak terlepas dari upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menggandeng banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang berpengaruh di Filipina Selatan.

"Ada beberapa teman-teman kita yang punya hubungan pribadi, atau bekas Kapoldanya sana punya hubungan pribadi dengan (bekas Kapolda) dari sini juga," kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).

Ia enggan menyebutkan pihak mana saja yang telah digandeng dalam upaya pembebasan WNi tersebut.

Menurutnya semua kordinasi berada di bawah kendali pemerintah.

Ia memastikan pemerintah tidak memenuhi tuntutan para penyandera yang menginginkan tebusan sebesar 50 juta peso atau lebih dari Rp 14 miliar rupiah.

"soal zero coast (red: pengeluaran nol) dari pemerintah, yes (red: iya)," ujarnya.

Namun PT Patria Maritime Lines sebelumnya mengaku siap membayar tebusan tersebut.

Walaupun kata dia semua kordinasi berada di tangan pemerintah, ia mengaku tidak tahu apakah ada pihak lain yang membayar tebusan.

"Saya nggak tahu," ujarnya.

Tudingan bahwa para sandera sukses dibebaskan setelah tebusan dibayar sempat dilontarkan Presiden RI kelima, Megawati Sukarnoputri.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara diskusi yang digelar di satu hotel di Jakarta, Senin (2/5/2016) pagi.

"Jelas saja sandera dilepas, wong dibayar, kok," ucapnya.