TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR mengapresiasi usaha pemerintah membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan pembebasan tersebut bagian dari efektifitas diplomasi multijalur.

"Tidak hanya pemerintah tapi juga nonparpol, aktivis perdamaian kemudian kelompok agama, kemudian juga tentu kelompok swasta, perusahan sendiri yang punya tanggungjawab utama untuk membesakan sandera itu karena ABK mereka," kata Hanafi ketika dikonfirmasi, Senin (2/5/2016)

Hanafi mengatakan pemerintah harus fokus pada upaya pembebasan dan tidak hanya mengejar batas waktu yang diminta penyandera.

Mengenai uang tebusan, Politikus PAN itu menilai banyak kejadian pembebasan menggunakan cara tersebut.

Tetapi, ia menuturkan pembebasan dengan uang tebusan tidak memerlukan publikasi.

"Karena itu akan menyinggung pemerintah Filipina, seakan pemerintah kita membiayai para teroris atau perampok, apapun itu tidak perlu," tutur Hanafi.

Hanafi mengatakan pihaknya ingin mendengar cerita langsung dari korban penyanderaan.

Ia tidak menginginkan hasil kerja diplomasi seolah-olah diklaim secara politik oleh salah satu pihak.

Namun, Hanafi enggan menyebutkan pihak mana yang melakukan politisasi dalam upaya pembebasan tersebut.

"Tidak perlu disebut ya biasalah, ada yang ingin manggung. Kepada siapapun ini kan soal nyawa manusia jangan dipolitisasi, makanya kita akan memanggil dan meminta keterangan lengkap," imbuh putra pendiri PAN Amien Rais.

Partai apa yang dimaksud. Yang jelas berdasarkan pantauan Tribunnews.com, stasiun televisi swasta MetroTV sejak semalam menurunkan berita Partai NasDem melalui ketua umumnya Surya Paloh berjuang dalam membebaskan sandera.