Panitia Munaslub Tak Hapuskan Iuran Rp1 M Caketum Golkar
Panitia Munaslub telah berkonsultasi dengan KPK. Nurdin mengatakan iuran tersebut tidak termasuk gratifikasi.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Nurdin Halid menegaskan seluruh aturan yang telah ditetapkan DPP Golkar dijalankan secara baik. Termasuk, iuran calon ketua umum Golkar senilai Rp1Miliar.
"Tetap tidak dihapuskan," kata Nurdin ketika dikonfirmasi, Jumat (6/5/2016).
Panitia Munaslub telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurdin mengatakan iuran tersebut tidak termasuk gratifikasi.
Ia menuturkan gratifikasi yang dimaksud bagi calon ketua umum yang berasal dari pejabat negara. Kemudian mereka mencari suara dengan melakukan politik uang kepada pejabat negara lain.
"Misalkan ketua Golkar yang menjabat sebagai ketua DPRD atau bupati atau gubernur atau walikota, itu masuk gratifikasi," tutur Nurdin.
Menurut Nurdin, pandangan KPK sudah searah dengan konsep SC yang tidak menghendaki politi uang. Ia pun mennyampaikan rasa terimakasih kepada KPK atas masukannya tersebut.
