TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada asing dikhawatirkan menjadikan pribumi seperti rakyat Palestina, suku Aborigin di Australia, suku Indian di Amerika atau suku Melayu di Singapura.

Demikian disampaikan mantan Kasum TNI, Letjend TNI (Purn) Suryo Prabowo dalam pernyataannya, Senin (9/5/2016).

"Pemerintah ini aneh. Bila di negara manapun pemerintahnya mengeluarkan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional dan pribuminya, sebaliknya pemerintah Indonesia justru memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada orang asing", ujarnya.

Menurut Suryo, dimanapun juga, pendatang asing, kecuali pengungsi dari negara yang sedang konflik, memiliki berbagai keunggulan dibandingkan pribumi.

"Umumnya perantau itu meninggalkan tanah leluhurnya dengan tekad kuat untuk memperbaiki nasib. Sehingga pemerintah seharusnya mengerti, bahwa sampai sekarang ini Indonesia belum bisa disandingkan dengan banyak negara di dunia," katanya.

Dalam kesempatan itu Suryo juga memaparkan  rendahnya kualitas pendidikan Indonesia hingga hanya mampu menduduki ranking 69 dari 76 negara terendah di Asean.

"Untuk memenuhi kebutuhan sembako secara mandiri pun kita belum bisa. Singkong masih import, begitu pula garam dan gula. Kesejahteraan masyarakatpun baru menempati rangking ke-126 dunia dengan angka kemiskinan 11,5 persen, yang mengakibatkan tingkat kesenjangan antara golongan kaya dengan miskin sebesar 0,42 persen,"katanya.

Suryo juga menyoroti masih banyaknya rakyat Indonesia yang miskin dan terpinggirkan.

"Lihat saja properti di daerah elit di Jakarta banyak dihuni oleh penduduk asing, dan Tionghoa. Sedangkan pemukiman pribumi semakin terpinggirkan. Ini faktual, bukan rasis," ujarnya.

Oleh sebab itu menurut Suryo, berbagai kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan pada pihak asing harus dihentikan.

Pada bagian lain Suryo juga menyoroti masih rendahnya upah buruh tani dan buruh industri mengalami penurunan 3,5 persen triwulan ke triwulan.

"Banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada pribumi seperti ini menimbulkan kesan, bahwa pemerintah telah menjadi proxy dari bangsa asing untuk menindas rakyatnya sendiri,"ujarnya.

Pada bagian akhir Suryo mengajak elemen bangsa untuk bangkit dan berani mengingatkan pemerintah.

"Ditengah kegaduhan politik, dan kegamangan penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi sekarang ini, seharusnya segenap komponen bangsa berani bergerak untuk menegakkan kedaulatan rakyat agar tidak terjajah di negaranya sendiri", katanya.