TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan pembebasan 4 WNI terakhir dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina, adalah tanpa uang tebusan.

Pembebasan dilakukan melalui proses panjang kerjasama diplomasi dan intelijen yang melibatkan beberapa unsur pemerintah RI dan Filipina.

Tapi, pemerintah tak menampik warga atau tokoh lokal di Filipina juga berkontribusi terhadap pembebasan para WNI tersebut.

"Pembebasan ini di sana adalah hasil kerjasama pemerintah kedua negara dan non-pemerintah, juga TNI kedua negara," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha C Nasir, saat dihubungi.

"Tapi, selain itu juga dibantu non-pemerintah, seperti orang-orang lokal. Karena mereka yang paling mengetahui daerah dan masalah di sana. Kita tahu sendiri Filipina Selatan itu wilayah dan masalahnya juga komplek. Tapi, tidak bisa dijelaskan detail prosesnya bagaimana," katanya.

Menurutnya, seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri, bahwa cepatnya pembebasan terhadap keempat WNI tersebut adalah buah dari pertemuan trilateral antara Menlu Filipina, Menlu Malaysia dan Menlu RI, serta pertemuan antara Panglima militer Filipina, Malaysia dan Indonesia di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

"Selain itu, pembebasan keempat WNI bisa dilakukan dengan cepat karena sebagai hasil pertemuan di Yogyakarta," ujarnya.

"Dan sudah menjadi komitmen pemerintah, tidak ada uang tebusan untuk mereka," katanya.