TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, membantah pernyataan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan, soal sikap Presiden RI, Joko Widodo.

Luhut yang juga merupakan kader Partai Golkad itu menyebutkan bahwa Presiden tidak ingin Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang baru, memiliki jabatan rangkap.

Pernyataan itu tentunya ditujukan untuk Ade Komarudin, Ketua DPR yang juga merupakan kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Namun Jusuf Kalla mengatakan tidak betul Presiden bersikap seperti yang dikatakan Luhut. Ia mengaku tidak pernah mendengar Jokowi mengatakan hal serupa.

"Saya tidak pernah mendengar dari beliau, dan saya yakini itu tidak (betul)," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (16/5/2016).

Saat ditanya apakah menurutnya Luhut tengah melakukan manuver ? Jusuf Kalla yang juga merupaka mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menjawab diplomatis bahwa ia tidak tahu.

"Wah saya tidak ,saya di Jakarta, manuver gimana ?" Kata Jusuf Kalla.

Luhut memang sejak awal digelarnya Munaslub pada Sabtu lalu (14/5), sudah berada di Bali. Sedangkan Jusuf Kalla hanya hadir saat pembukaan, dan dijadwalkan kembali hadir pada penutupan, yang hingga kini belum bisa dipastikan tanggal pastinya.

Luhut juga diketahui mengumpulkan parta ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar, yang merupakan pemegang hak suara pada pemiliha Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Menanggapi keberadaan Luhut di Bali sejak pembukaan, Jusuf Kalla menanggapi diplomatis. Ia mengaku tidak tahu apa yang dilakukan Luhut di munaslub yang digelar partai berlambang pohon beringin itu.

"Saya tidak tahu apa yang di laksanakan pak Luhut, tapi sekali lagi kita ingin menjalankan demokrasi yang baik, selama tidak memaksa mendorong, atau intervensi, kalau hanya berdiskusi pasti boleh-boleh saja," ujarnya.