TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah harapan mengiringi terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum baru Partai Golkar.

Setya Novanto diharapkan berperan aktif dalam mendukung kebijakan tax amnesty yang bertujuan meningkatkan dana nasional untuk pembangunan.

Dia juga diminta bisamembawa Partai Golkar sebagai panutan bagipartai politik lain dalam membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri.

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darusalam mengatakan, UU tax amnesty sangat penting dalam membantu pembangunan nasional agar mengamankan ketersediaan dana untuk membangun perekonomian di Indonesia.

“Penerimaan uang repatriasi akan menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dan hal itu bisa berjangka panjang,” imbuh Darussalam yang juga sebagai Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center, Selasa (17/5/2016).

Darussalam menambahkan, parpol sebagai kendaraan politik tak akan bisa dilepaskan dari isu-isu nasional yang terkait kebijakan pemerintah. Dalam hal ini merupakan tugas ppartai politik untuk mempercepat agar bisa disahkannya UU tax amnesty.

“Mengingat manfaat-manfaat yang akan kita rasakan bersama nantinya dan saya harap secepatnya bulan Mei ini akan diadakan sidang terkait perihal tersebut,” Darusalam menambahkan.

Menurutnya,  partai Golkar yang salah satu anggotanya menjadi ketua DPR seharusnya lebih memudahkan dalam merealisasikan dan mempercepat disahkannya UU tax amnesty itu agar bangsa Indonesia lebih mandiri.

Apalagi partai Golkar mempunyai pengalaman sebagai partai senior dan salah satu parpol yang mempunyai anggota terbanyak.

“Dengan demikian seharusnya Golkar mampu menjadi panutan bagi fraksi-fraksi yang lain dalam membuat bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri,” tuturnya.

Adapun pengamat pajak Ronny Bako menyatakan, sebenarnya banyak manfaat dari tax amnesty bila dijadikan Undang-undang.

Pertama, tax amnesty bisa mengembalikan uang Indonesia yang berada di luar negeri. Karena bila tidak dijalankan dapat menghambat pembangunan dan akan membuat utang baru karena APBN sangat bergantung pada pajak.

“Bila tidak ada tax amnesty,  pajak akan berkurang. Hanya ada dua solusi, dikurangkan atau membuat utang baru,” tambahnya.

Terkait peran Partai Golkar dalam merespons tax amnesty dan kaitannya dengan Munaslub yang dihelat, Ronny Bako menyampaikan pendapatnya, membuat undang-undang adalah tugas partai politik dan DPR.

Ronni menilai, pernyataan Partai Golkar dalam Munaslub bahwa Golkar berkomitmen mendukung setiap kebijakan pemerintah harus dijalankan secara konsisten.

"Siapapun yang akan menjadi ketua umum Golkar, harus konsekuen terhadap janjinya dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah termasuk dalam pembahasan tax amnesty,” ujarnya.