"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Siti.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui konfigurasi politik nasional berubah seiring terpilihnya Setya Novanto menjadi ketua umum Partai Golkar.

"Memang ada beberapa keputusan Munaslub yang membuat konfigurasi dan bandul politik sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya," ujar Pramono.

"Karena secara resmi Golkar telah menyatakan sebagai partai yang akan mendukung pemerintahan," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pramono berharap perubahan konfigurasi politik nasional tersebut berimbas positif, bukan malah sebaliknya.

"Harapannya, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan Pak JK (Jusuf Kalla) ini akan bisa menjadi lebih stabil, walaupun sekarang sudah sangat stabil," ujar dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku tak kaget dengan keputusan Partai Golkar untuk keluar dari KMP dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pasalnya, keputusan tersebut bukan hal baru. Ia merasa komunikasi Golkar dengan KMP akan tetap berjalan.

"Karena pada pidato Pak ARB (Aburizal Bakrie), dikatakan silaturahim dan hubungan dengan KMP tetap jalan," ujar Fadli.

Meski berkurang satu rekan koalisi, Gerindra merasa keluarnya Golkar dari KMP tak membuat partainya merasa kehilangan.

"Kami tidak merasa kehilangan karena saya kira ini ada suatu dinamika politik yang biasa-biasa saja," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Bahkan, dengan berkurangnya partai di luar pemerintah, dinilainya membawa keuntungan tersendiri bagi Gerindra.

"Kami justru merasa ramai dengan semakin banyak rakyat yang mendukung kita. Saya kira ini jalan bagi Gerindra untuk menang Pemilu 2019," tambah dia.

Tim Inti
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menunjuk Idrus Marham untuk mendampinginya sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2014-2019.