TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo hari ini, Kamis (19/5/2016) meresmikan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dalam peresmiannya, Mendagri Tjahjo menjelaskan tugas BNPP secara garis besar, yaitu mengoordinasikan agar seluruh anggaran pembangunan perbatasan dari 22 Kementerian/Lembaga bisa optimal.

Menurut Tjahjo, masih banyak permasalahan yang terjadi di perbatasan, yang menghambat pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan tapal batas.

"Perbatasan yang masih bermasalah itu batas dengan negara lain yang belum clear," ujar Tjahjo.

Tjahjo memberi contoh, bahwa persoalan yang masih sulit diselesaikan yaitu perbatasan dengan Malaysia. Menurutnya, belum ada kejelasan terkait tapal batas kedua negara.

"Saya kira jaraknya satu langkah sudah beda. Melangkah ke sana sudah Malaysia atau Indonesia. Bahkan ada yang ber-KTP ganda. Makanya ini harus clear, jelas tapal batasnya," ucap Tjahjo.

Namun, lanjut Tjahjo, beberapa perbatasan lain sudah hampir rampung persoalannya, misalnya di Filipina, Singapura, Papua Nugini dan Timor Leste.

Keberadaan kantor baru tersebut diharapkan dapat memperlancar koordinasi BNPP dengan sejumlah stakeholders atau pemangku kepentingan.

Hal tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi perbatasan serta demi menjaga kedaulatan NKRI.