Tubagus Hasanuddin Anggap Pernyataan Kwik Kian Gie Mengherankan Banyak Orang
Politikus PDI Perjuangan Tubagus (TB) Hasanuddin mengkritik pernyataan Kwik Kian Gie
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Politikus PDI Perjuangan Tubagus (TB) Hasanuddin mengkritik pernyataan Kwik Kian Gie.
Kritikan yang dimaksud, terkait pernyatan Kwik Kian Gie yang mengatakan negara sudah dalam keadaan kacau, solusinya hanya dengan melalui kudeta.
"Adalah pernyataan yang mengherankan banyak orang. Bila kemudian yang disalahkan adalah UUD 1945 hasil amandemen pada tahun 1999/2002 yang menjadi penyebab kekacauan ini , lalu kemana beliau dan apa kontribusi beliau ketika UUD 1945 diamandemen," ungkap Hasanuddin, Kamis (19/5/2016).
"Padahal saat itu beliau adalah wakil ketua MPR , dan kemudian menjadi Menko Ekuin yang membawahi sekian belas menteri lainnya.Seharusnya beliau mampu memberikan warna pada amandemen UUD 1945 itu," tambanya.
Menyarankan solusi dengan cara kudeta, Hasanuddin mengingatkan, sungguh bukan jalan terbaik menyelesaikan masalah di republik ini. Diingatkan kembali, TNI sesuai jati dirinya dan sejak kelahirannya, tidak pernah memiliki tradisi untuk kudeta.
Sejak dulu TNI selalu ikut memberikan pemikiran-pemikiran terbaiknya untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa menggunakan kekuatan senjatanya .
"Di era reformasi ini TNI juga merupakan lembaga yang paling reformis daripada lembaga lain .
TNI dengan ikhlas dan sungguh sungguh telah mereformasi dirinya sampai pada posisi sekarang ini, menjadi tentara pejuang , tentara rakyat , tentara nasional dan tentara profesional," papar Hasannudin.
Dengan kudeta, lanjutnya, tidak mustahil akan terjadi konflik horisontal maupun vertikal , yang mengakibatkan jatuhnya korban dan dipastikan rakyatlah yang akan jadi korbannya.
Apalagi, Indonesia sudah dikenal di dunia internasional sebagai sebuah negara besar penganut demokrasi .
"Sehingga sangat ironis kalau kemudian mencari solusi dengan cara melakukan kudeta. Bisa dipastikan dunia internasional akan mengutuk dan menjauhinya Indonesia," tegas Hasanuddin.
"Menurut hemat saya solusi masalah-masalah kebangsaan sebaiknya dipecahkan melalui solusi-solusi berdemokrasi," tambahnya.
Bila ada aturan perundang-undangan yang tidak cocok, Wakil Ketua Komisi I DPR memastikan, sebaiknya diganti dengan yang lebih cocok , melalui prosedur yang disepakati bersama.
Jalan pintas, menurutnya, bukan jalan terbaik dan pasti akan berpengaruh terhadap keamanan dan integrasi bangsa ini.
"Mari kita selesaikan permasalahan bangsa ini dengan hati yang dingin, ikhlas dan bertanggung jawab," mantan Sekretaris Militer (Sesmil) ini menegaskan.