Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabinet gado-gado, begitu istilah digunakan pengamat politik Indobaremet M Qodari terhadap susunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK lantaran sebagian diisi orang titipan partai politik pengusung dan pendukung.

Qodari pun meyakini bergabungnya Partai Golkar mendukung pemerintahan Jokowi-JK dengan kompensasi jatah minimal dua kursi menteri.

Ia memprediksi berdasarkan informasi diperoleh, seorang kader Golkar yang akan dijadikan menteri tersebut adalah orang dekat Ketua Umum Partai Golkar terpilih Setya Novanto yang baru didapuk menjadi Sekjen partai, yakni Idrus Marham.

"Kalau Idrus Marham (menjadi Sekjen) transit saja. Untuk sekjen selanjutnya, Roem Kono," ujar Qodari dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Golkar di Parlemen dan Pemerintahan', di ruang media Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Diskusi tersebut juga dihadiri Setya Novanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno selaku narasumber.

Novanto yang duduk di samping Qodari hanya tersenyum mendengar ucapan tersebut.

Gara-gara Supratikno beberapa kali memuji gaya kepemimpinan Novanto, Qodari pun sempat berseloroh.

"Saya tadi ditanya wartawan, berapa jatah mentei Partai Golkar nanti. Yang jelas, kasihan Partai Golkar kalau satu kursi, partai sebesar Partai Golkar minimal dua kursi," ujarnya.

"Saya ditanya lagi, siapa dua nama itu yang akan direkomendasikan DPP Golkar. Saya jawab, saya tadi baru tahu satu, Idrus Marham. Nah, pada detik ini saya tahu nama kedua, yang akan direkomendasikan calon menteri oleh DPP Partai Golkar, adalah Hendrawan Supraktikno. Sebab, pemikiran Hendrawan Supratikno sejalan sekali dengan pemikiran Ketua Umum Partai Golkar," sambungnya.

Sejumlah awak media tertawa mendengar seloroh pengamat politik tersebut.

Sedangkan Supratikno hanya tertawa kecil.

Novanto sendiri selaku Ketua Umum Partai Golkar mengatakan akan ada kerjasama yang dilakukan partainya dengan pemerintahan Jokowi-JK pasca-menjadi mitra pendukung.

Diantaranya memasukkan sejumlah kader dari luar partai termasuk untuk disiapkan menjadi menteri.

Namun, ia mengakui pengangkatan seseorang sebagai menteri adalah hak prerogatif presiden yang dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

Novanto enggan berandai-andai siapa nama yang akan diusulkan menjadi menteri tersebut.

Ia mempercayakan masalah perombakan kabinet maupun pengisi kursi menteri kepada Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

Novanto membantah telah membahas perihal usulan nama calon menteri meski telah bertemu dengan Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan yang diketahui orang dekat Presiden Jokowi, di sela Munaslub Partai Golkar Bali 2016, beberapa hari lalu.