Ketua KPK Pimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Menurutnya, para pegawai lembaga yang dipimpinnya harus menjadi contoh
Penulis:
Wahyu Aji
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati hari ini, di pelataran Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/5/2016).
Menjadi komandan upacara, Agus mengingatkan momentum ini untuk mempebaiki diri. Terutama dalam memberantas korupsi.
"Kita harus bangkit, memperbaiki diri dari korupsi. Kemudian sesering mungkin kita mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi," kata Agus.
Menurutnya, para pegawai lembaga yang dipimpinnya harus menjadi contoh kebangkitan nasional dan memperbaiki diri dari korupsi.
Dengan gaji yang di atas rata-rata pegawai negeri sipil (PNS) lainnya, pegawai KPK harus yang terdepan dalam reformasi birokrasi dengan mementingkan pelayanan publik dan mengesampingkan kepentingan pribadi.
"Harus (jadi contoh) karena KPK paling tidak sudah menerima salary yang lebih tinggi dibanding birokrat yang lain. Reformasi birokrasi ingin kinerja birokrasi dan budayanya kita bagus. KPK posisinya selalu ada target, selalu mementingkan pelayanan dibanding kepentingan pribadi. Mudah-mudahan dengan diberikan reward di atas PNS lain, semoga KPK bisa memberikan contoh," kata Agus.
Agus menjelaskan, masih banyak hal yang harus diperbaiki bangsa ini dalam pemberantasan korupsi.
Sementara soal reformasi birokrasi yang telah dirintis beberapa tahun belakangan ini, misalnya, Agus menyatakan, reformasi birokrasi tidak akan tuntas tanpa peningkatan kesejahteraan PNS.
Jangan sampai, katanya, PNS dituntut meningkatkan kinerja dan budaya kerjanya dalam melayani publik namun gaji yang diperolehnya di bawah standar.
"Kan tidak mungkin kita membiarkan birokrat kita gajinya kurang, kan tidak mungkin walau dalam waktu yang bersamaan harus kita tuntut kinerjanya, budaya kerjanya kemudian semangat pelayanan kepada publik tapi kita tidak bisa membiarkan underpaid, tidak mungkin. Jadi reformasi birokrasi harus diperbaiki," katanya.