Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem pemilihan calon anggota legislatif (Caleg) yang berlaku saat ini, memungkinkan seorang calon legislatif yang baru saja bergabung dengan partai terpilih menjadi anggota dewan.

Hal yang perlu dikhawatirkan, menurut Wakil Ketua komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria, adalah sang calon legislatif tidak memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan masyarakat.

"Takutnya ada anak kecil, nongol, masih ingusan, nyelonong tahu-tahu kepilih. Apakah karena populer atau karena uang," ujar Riza dalam diskusi di Bakoel Coffee, Jakarta Pusat, Minggu (22/5/2016).

Partai wajib memberikan kesempatan kepada siapa pun yang punya niat baik, dengan demikian partai memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat.

Namun tidak selamanya pilihan masyarakat itu bisa menjawab permasalahan.

Hal itu juga yang membuat Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) khawatir.

Mereka mengusulkan sistem proporsional terbuka, salah satunya untuk memastikan apakah calon legislatif yang terpilih adalah yang terbaik untuk masyarakat.

Kata politikus Partai Gerindra ini, dengan sistem proporsional terbuka, banyak calon legislatif yang merupakan kader partai sejak lama, bahkan merupakan pengurus, bisa dikalahkan calon legislatif yang baru saja terjun ke politik, dan minim kemampuan.

"(Dia bisa) kalah dengan Caleg baru, yang masih sangat muda sekali, yang belum memiliki pengalaman, jam terbang tinggi, knowledge (red: pengetahuan) yang baik, hanya mengandalkan orangtua, uang, popularitas," katanya.

Hal itu juga yang dijadikan acuan sejumlah pihak dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) nomor 15 tahun 2011, tentang penyelenggaraan Pemilu.

Dari pembahasan yang dilakukan selama ini, ada tiga pilihan, yakni proporsional terbuka dimana Caleg memenangkan pemilihan berdasarkan perolehan suara dan bukannya nomor urut.

Opsi selanjutnya, proporsional tertutup dimana intervensi partai sangat tinggi.

Kemudian ada juga opsi yang mengkombinasikan sistem proporsional terbuka dan tertutup, dimana setiap Caleg diberi batas perolehan suara.

Sedangkan Partai Gerindra menurutnya siap menerima apapun hasil kesepakatan soal sistem Pemilu.

Namun menurutnya peran serta masyarakat dalam Pemilihan Legislatif tidak boleh dihilangkan.